Istanbul (ANTARA) - Rusia menegaskan penolakannya terhadap “segala bentuk kemerdekaan” Taiwan dan menyatakan dukungan penuh kepada China dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayahnya, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Timur.
Dalam pernyataannya kepada kantor berita TASS, yang disiarkan Ahad, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan posisi Moskow mengenai Taiwan sudah jelas, konsisten, dan berulang kali ditegaskan di tingkat tertinggi pemerintahan Rusia.
“Rusia mengakui Taiwan sebagai bagian integral dari China dan menentang segala bentuk kemerdekaan bagi pulau tersebut,” kata Lavrov, seraya menegaskan kembali sikap lama Moskow yang sejalan dengan kebijakan “satu China”.
Ia menambahkan bahwa Rusia berangkat dari prinsip bahwa isu Taiwan merupakan urusan internal Republik Rakyat China (RRT).
Menurutnya, Beijing memiliki dasar hukum yang sah untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya dari setiap bentuk ancaman.
Terkait potensi eskalasi ketegangan di Selat Taiwan, yang memisahkan daratan China dengan pulau tersebut, Lavrov menyatakan Rusia akan mendukung China dalam upaya melindungi persatuan nasionalnya.
Ia merujuk pada perjanjian persahabatan Rusia–China yang ditandatangani pada 2001 dan diperpanjang kembali pada 2021 untuk lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Lavrov juga mengkritik kebijakan keamanan Jepang. Ia menilai pemerintah Tokyo telah “menempuh jalur menuju militerisasi yang dipercepat”, sebuah langkah yang dinilainya berisiko bagi stabilitas kawasan.
“Dampak merugikan dari pendekatan ini terhadap stabilitas regional sudah sangat jelas. Tetangga kami di Jepang sebaiknya mempertimbangkan situasi secara matang sebelum mengambil keputusan yang tergesa-gesa,” ujarnya.
Pernyataan Lavrov muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Tokyo sejak 7 November, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kemungkinan serangan China ke Taiwan dapat dikategorikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Komentar tersebut memicu reaksi keras dari China, termasuk imbauan pembatasan perjalanan ke Jepang dan pemberlakuan kembali larangan impor makanan laut Jepang sebagai bagian dari langkah balasan diplomatik.
Sementara itu, media lokal Jepang, Jumat, melaporkan kabinet negara itu telah menyetujui rancangan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah, senilai 9,04 triliun yen atau sekitar 58 miliar dolar AS, untuk tahun fiskal 2026, sebuah langkah yang kembali menuai kritik Beijing.
Sumber: Anadolu
