Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Pemerintah Kota Pangkalpinang menunda peerapan pembelajaran tatap muka di sekolah, guna menekan laju kasus COVID-19 yang kini mengalami peningkatan yang tinggi di daerah itu.
"Pada awal 2021 ini, pemkot harus menunda belajar tatap muka ini mengingat kasus penyebaran COVID-19 yang tinggi," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan, saat rakor dan konsolidasi penanganan COVID-19 dengan Pemkot Pangkalpinang di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan dalam menekan kasus COVID-19 ini, Pemkot Pangkalpinang diminta menerapkan sistem work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi seluruh aparatur sipil negara dan honorer di lingkungan pemerintah kota itu.
"Saya meminta kantor-kantor pemerintahan di Kota Pangkalpinang untuk segera menerapkan WFH, untuk menekan penularan kasus COVID-19 klaster perkantoran yang tinggi," katanya.
Ia menganjurkan setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pangkalpinang bisa melakukan pengaturan agar pegawai bisa secara bergiliran bekerja di kantor dan di rumah.
"Sistem kerja WFH 50 persen ASN ini dilakukan per tujuh hari kerja ganti. Bukan hari ini masuk, besok digantikan ASN lainnya," katanya.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel Andi Budi Prayitno mengatakan berdasarkan data terbaru jumlah kumulatif kasus COVID-19 mencapai 2.537 warga terkonfirmasi COVID-19 tersebut tersebar di Kota Pangkalpinang 918 pasien (bertambah 45).
Selanjutnya Kabupaten Bangka 729 pasien (bertambah 1), Bangka Tengah 403 pasien (bertambah 3), Bangka Barat 134 pasien (bertambah 3), Bangka Selatan 44 pasien (bertambah 1), Belitung 274 pasien (bertambah 3) dan Belitung Timur 35 orang.
"Kasus COVID-19 tertinggi terjadi di Kota Pangkalpinang, sehingga status ibu kota provinsi meningkat menjadi zona merah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Pada awal 2021 ini, pemkot harus menunda belajar tatap muka ini mengingat kasus penyebaran COVID-19 yang tinggi," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan, saat rakor dan konsolidasi penanganan COVID-19 dengan Pemkot Pangkalpinang di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan dalam menekan kasus COVID-19 ini, Pemkot Pangkalpinang diminta menerapkan sistem work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi seluruh aparatur sipil negara dan honorer di lingkungan pemerintah kota itu.
"Saya meminta kantor-kantor pemerintahan di Kota Pangkalpinang untuk segera menerapkan WFH, untuk menekan penularan kasus COVID-19 klaster perkantoran yang tinggi," katanya.
Ia menganjurkan setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pangkalpinang bisa melakukan pengaturan agar pegawai bisa secara bergiliran bekerja di kantor dan di rumah.
"Sistem kerja WFH 50 persen ASN ini dilakukan per tujuh hari kerja ganti. Bukan hari ini masuk, besok digantikan ASN lainnya," katanya.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel Andi Budi Prayitno mengatakan berdasarkan data terbaru jumlah kumulatif kasus COVID-19 mencapai 2.537 warga terkonfirmasi COVID-19 tersebut tersebar di Kota Pangkalpinang 918 pasien (bertambah 45).
Selanjutnya Kabupaten Bangka 729 pasien (bertambah 1), Bangka Tengah 403 pasien (bertambah 3), Bangka Barat 134 pasien (bertambah 3), Bangka Selatan 44 pasien (bertambah 1), Belitung 274 pasien (bertambah 3) dan Belitung Timur 35 orang.
"Kasus COVID-19 tertinggi terjadi di Kota Pangkalpinang, sehingga status ibu kota provinsi meningkat menjadi zona merah," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021