Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berencana menerbitkan kartu kendali gas bersubsidi isi 3 kilogram, untuk mengantisipasi penyalahgunaan.
"Terkait dengan gas elpiji bersubsidi ini memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam mengatur regulasinya, namun gubernur sudah memikirkannya yaitu dengan menerbitkan kartu kendali," kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman di Koba, Jumat.
Ia menjelaskan, penerbitan kartu kendali gas bersubsidi isi 3 kilogram itu rencananya bekerjasama dengan Bank BRI daerah setempat.
"Namun terkait teknisnya, tentu kita tunggu nanti langkah-langkah kongret dari Pemprov Bangka Belitung dan yang pasti pemerintah tetap memastikan gas isi 3 kilogram benar-benar dimanfaatkan bagi mereka yang berhak mendapatkannya," ujarnya.
Menurut bupati, dengan pola kartu kendali akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan pengawasi penyaluran gas baik di tingkat agen maupun pengecer.
"Kartu kendali ini juga untuk memastikan warga yang berhak mendapatkan gas tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)," ujarnya.
Ia meminta pemerintah provinsi dapat juga mengatur regulasi penyaluran gas 3 kilogram di Kabupaten Bangka Tengah dan memastikan penyalur atau agen di daerah tersebut tetap menjual gas sesuai HET.
"Karena kewenangan gas elpiji ini ada di Pemprov Babel, tentu kita sifatnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan gubernur terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatur penyaluran gas 3 kilogram ini agar tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Terkait dengan gas elpiji bersubsidi ini memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam mengatur regulasinya, namun gubernur sudah memikirkannya yaitu dengan menerbitkan kartu kendali," kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman di Koba, Jumat.
Ia menjelaskan, penerbitan kartu kendali gas bersubsidi isi 3 kilogram itu rencananya bekerjasama dengan Bank BRI daerah setempat.
"Namun terkait teknisnya, tentu kita tunggu nanti langkah-langkah kongret dari Pemprov Bangka Belitung dan yang pasti pemerintah tetap memastikan gas isi 3 kilogram benar-benar dimanfaatkan bagi mereka yang berhak mendapatkannya," ujarnya.
Menurut bupati, dengan pola kartu kendali akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan pengawasi penyaluran gas baik di tingkat agen maupun pengecer.
"Kartu kendali ini juga untuk memastikan warga yang berhak mendapatkan gas tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)," ujarnya.
Ia meminta pemerintah provinsi dapat juga mengatur regulasi penyaluran gas 3 kilogram di Kabupaten Bangka Tengah dan memastikan penyalur atau agen di daerah tersebut tetap menjual gas sesuai HET.
"Karena kewenangan gas elpiji ini ada di Pemprov Babel, tentu kita sifatnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan gubernur terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatur penyaluran gas 3 kilogram ini agar tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021