Muntok (Antara Babel) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat melakukan razia kartu tanda penduduk di seluruh desa hingga pelosok di daerah itu.
"Kami usulkan dilaksanakan razia KTP di seluruh desa demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan, sekaligus persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang tahapan akan segera dimulai beberapa minggu ke depan," kata Komisioner KPU Kabupaten Bangka Barat, Harpandi di Muntok, Rabu.
Ia menerangkan, razia KTP hingga ke seluruh pelosok perlu dilakukan untuk memvalidkan data kependudukan di daerah itu sekaligus mengantisipasi kemungkinan permasalahan data pemilih tetap Pilkada 2015.
"Paling tidak pada Mei 2015 mereka harus bergerak, karena pada bulan itu diperkirakan tahapan Pilkada sudah akan dimulai," kata dia.
Ia menjelaskan, data pemilih selama ini menjadi masalah krusial dalam setiap pelaksanaan pemilu karena pemilih yang tidak memiliki KTP dibolehkan menggunakan kartu keluarga atau surat domisili.
"Kami tidak ingin pada Pilkada nanti kasus seperti itu terulang, untuk itu perlu adanya razia KTP dari pihak Dinas Dukcapil dibantu pemerintah desa/kelurahan di seluruh Bangka Barat," kata dia.
Ia mengatakan, seluruh kepala desa dan lurah juga wajib melakukan inventarisasi data kependudukan untuk memastikan jumlah penduduk yang pindah lokasi atau domisili.
"Untuk warga pendatang aturan dari Mendagri sudah jelas, yaitu batas waktu enam bulan tinggal di satu wilayah wajib membuat KTP di daerah itu," kata dia.
Hal ini dikatakan Harpandi terkait aturan yang akan diberlakukan pada Pilkada berbeda dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang digelar 2014.
Pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Barat nanti, warga yang boleh memilih hanya mereka yang memiliki KTP daerah itu, atau mereka yang sudah berdomisili lebih dari enam bulan yang bisa dibuktikan dengan surat kepala desa setempat.
"Kami tidak ingin nanti ada manipulasi pemilih yang hanya akan menimbulkan persengketaan antarpeserta, untuk itu kami harapkan Pemkab setempat melalui Dinas Dukcapil dan Pemerintah Desa untuk menginventarisasi penduduk yang ada, jika belum memilik KTP segera dibuatkan sejak sekarang, jangan mendekati pelaksanaan pemungutan suara baru ramai-ramai dibuatkan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kami usulkan dilaksanakan razia KTP di seluruh desa demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan, sekaligus persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang tahapan akan segera dimulai beberapa minggu ke depan," kata Komisioner KPU Kabupaten Bangka Barat, Harpandi di Muntok, Rabu.
Ia menerangkan, razia KTP hingga ke seluruh pelosok perlu dilakukan untuk memvalidkan data kependudukan di daerah itu sekaligus mengantisipasi kemungkinan permasalahan data pemilih tetap Pilkada 2015.
"Paling tidak pada Mei 2015 mereka harus bergerak, karena pada bulan itu diperkirakan tahapan Pilkada sudah akan dimulai," kata dia.
Ia menjelaskan, data pemilih selama ini menjadi masalah krusial dalam setiap pelaksanaan pemilu karena pemilih yang tidak memiliki KTP dibolehkan menggunakan kartu keluarga atau surat domisili.
"Kami tidak ingin pada Pilkada nanti kasus seperti itu terulang, untuk itu perlu adanya razia KTP dari pihak Dinas Dukcapil dibantu pemerintah desa/kelurahan di seluruh Bangka Barat," kata dia.
Ia mengatakan, seluruh kepala desa dan lurah juga wajib melakukan inventarisasi data kependudukan untuk memastikan jumlah penduduk yang pindah lokasi atau domisili.
"Untuk warga pendatang aturan dari Mendagri sudah jelas, yaitu batas waktu enam bulan tinggal di satu wilayah wajib membuat KTP di daerah itu," kata dia.
Hal ini dikatakan Harpandi terkait aturan yang akan diberlakukan pada Pilkada berbeda dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang digelar 2014.
Pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Barat nanti, warga yang boleh memilih hanya mereka yang memiliki KTP daerah itu, atau mereka yang sudah berdomisili lebih dari enam bulan yang bisa dibuktikan dengan surat kepala desa setempat.
"Kami tidak ingin nanti ada manipulasi pemilih yang hanya akan menimbulkan persengketaan antarpeserta, untuk itu kami harapkan Pemkab setempat melalui Dinas Dukcapil dan Pemerintah Desa untuk menginventarisasi penduduk yang ada, jika belum memilik KTP segera dibuatkan sejak sekarang, jangan mendekati pelaksanaan pemungutan suara baru ramai-ramai dibuatkan," kata dia.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015