Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan membentuk panitia khusus (pansus) guna mendalami dan membahas persoalan pelabuhan Tanjung Batu dan Tanjung Ru yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Tanjung Batu Port.
"Kami fraksi Hanura setuju dibentuk pansus sedangkan untuk fraksi lain kami akan koordinasi terlebih dahulu," kata Wakil Ketua II DPRD Belitung, Hendra Pramono di Tanjung Pandan, Rabu.
Menurut dia, panitia khusus tersebut dibentuk guna membahas dan mendalami permasalahan yang terjadi di pelabuhan Tanjung Batu dan Pelabuhan Tanjung Ru mulai dari pendirian badan usaha tersebut hingga pengoperasian pelabuhan tersebut.
"Termasuk persoalan pemilik saham, dividen atau bagi hasil kemana uangnya masa tidak pernah ada bagi hasil sama sekali. Hanya mengasih berapa di tahun 2014 sampai sekarang juga tidak ada kejelasan ditambah kondisi pelabuhan yang sudah hancur," ujarnya.
Hendra menambahkan, selain itu DPRD Belitung juga menilai masa kerja Direktur PT Tanjung Batu Port sekarang sudah berakhir atau melebih dari masa jabatan yang ditentukan sesuai peraturan daerah yaitu selama tiga tahun.
"Kemudian ada penyertaan modal dari pemerintah daerah kepada BUP PT Tanjung Batu Port kami minta pertanggung jawabannya kepada kami selaku DPRD Belitung," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Batu Port mengatakan tidak mempersalahkan rencana pembentukan pansus oleh DPRD Belitung guna membahas persoalan pelabuhan Tanjung Batu dan Tanjung Ru.
"Kami pada prinsipnya siap dan mengikuti itu apa yang ada di DPRD," ujarnya.
Dirinya telah menjelaskan bagaimana persoalan dan pengoperasian pelabuhan Tanjung Batu dan Tanjung Ru selama ini dalam kesempatan audiensi yang dilakukan dengan DPRD setempat.
"Initnya saya tadi suah menjelaskan bagaimana tidak mudahnya untuk mengelola dan menjalankan bisnis suatu pelabuhan. Mari ke depan kita bersama-sama membesarkan pelabuhan ini yang notabenenya dikelola oleh perusahaan milik pemerintah daerah," kata Iskandar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Kami fraksi Hanura setuju dibentuk pansus sedangkan untuk fraksi lain kami akan koordinasi terlebih dahulu," kata Wakil Ketua II DPRD Belitung, Hendra Pramono di Tanjung Pandan, Rabu.
Menurut dia, panitia khusus tersebut dibentuk guna membahas dan mendalami permasalahan yang terjadi di pelabuhan Tanjung Batu dan Pelabuhan Tanjung Ru mulai dari pendirian badan usaha tersebut hingga pengoperasian pelabuhan tersebut.
"Termasuk persoalan pemilik saham, dividen atau bagi hasil kemana uangnya masa tidak pernah ada bagi hasil sama sekali. Hanya mengasih berapa di tahun 2014 sampai sekarang juga tidak ada kejelasan ditambah kondisi pelabuhan yang sudah hancur," ujarnya.
Hendra menambahkan, selain itu DPRD Belitung juga menilai masa kerja Direktur PT Tanjung Batu Port sekarang sudah berakhir atau melebih dari masa jabatan yang ditentukan sesuai peraturan daerah yaitu selama tiga tahun.
"Kemudian ada penyertaan modal dari pemerintah daerah kepada BUP PT Tanjung Batu Port kami minta pertanggung jawabannya kepada kami selaku DPRD Belitung," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Batu Port mengatakan tidak mempersalahkan rencana pembentukan pansus oleh DPRD Belitung guna membahas persoalan pelabuhan Tanjung Batu dan Tanjung Ru.
"Kami pada prinsipnya siap dan mengikuti itu apa yang ada di DPRD," ujarnya.
Dirinya telah menjelaskan bagaimana persoalan dan pengoperasian pelabuhan Tanjung Batu dan Tanjung Ru selama ini dalam kesempatan audiensi yang dilakukan dengan DPRD setempat.
"Initnya saya tadi suah menjelaskan bagaimana tidak mudahnya untuk mengelola dan menjalankan bisnis suatu pelabuhan. Mari ke depan kita bersama-sama membesarkan pelabuhan ini yang notabenenya dikelola oleh perusahaan milik pemerintah daerah," kata Iskandar.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021