DPD KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali Roadshow ke partai politik se-Bangka Belitung.
Kunjungan silahturahmi kali ini berlangsung di kantor DPW PPP (Partai Persatuan Pembangunan), yang disambut baik oleh Ust. H. Dede Purnama Alzulami, selaku anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang mewakili ketua DPW PPP Amri Cahyadi yang berhalangan hadir.
Kunjungan yang diikuti oleh jajaran pengurus DPD KPPI terdiri dari para perempuan perwakilan partai politik diantaranya Golkar, PKS, Demokrat, NasDem, Gelora, Perindo dan PPP.
Pada kesempatan itu juga Ust. Dede Purnama Alzulami menyampaikan bahwa "Perempuan bukan pelengkap tapi perempuan bagian dari perjuangan dalam partai".
Dan hal ini dibuktikan oleh PPP dalam setiap kegiatan partai selalu memprioritaskan perempuan yang bernaung di WPP (Wanita Persatuan Pembangunan), dibawah pimpinan perempuan hebat Martina yang juga menjabat sebagai bendahara DPW PPP untuk jadi garda terdepan.
Pada kesempatan tersebut, Zubaidah, ketua DPD KPPI Provinsi Kep. Bangka Belitung yang didampingi oleh Bendahara daerah KPPI, Sri Kristin Sutanegara menyerahkan hasil Recomendasi Rakernas 2 KPPI bulan Januari 2021 beserta buku Perjalanan Terjal Perempuan Partai Politik kepada Ust. H. Dede Purnama Alzulami.
Dan beliau menyampaikan aprisiasinya kepada PPP, bahwa kepengurusan di DPW PPP sudah baik/bagus, karena keterwakilan perempuan sudah tercapai dengan adanya perempuan duduk dalam kepengurusan partai, seperti Sekretaris dan Bendahara. Beliau juga menyampaikan tiga (3) hal yang harus dilakukan Partai Politik, yakni, pertama, melakukan upaya pencapaian target 30 persen perempuan legislatif pada tahun 2025 dengan menempatkan 30 persen perempuan di kepengurusan harian dan badan/lembaga pengambil keputusan partai politik, menetapkan target jumlah perempuan aleg yang harus dicapai pada tahun 2024, menempatkan 30 persen perempuan dalam nomor urut 1 di minimal 30 persen dapil disetiap peserta pemilu atau parpol.
Kedua, potensial serta membangun supporting system guna mengantarkan yang bersangkutan menjadi anggota legislatif, memberikan pelatihan dan pembekalan peningkatan kualitas, kapasitas dan kompensasi perempuan caleg sejak dini.
Ketiga, melakukan rekrutmen aktivis perempuan menjadi kader aktif, parpol bekerjasama dengan ormas perempuan organisasi kepemudaan, organisasi sosial lembaga kampus komunitas perempuan dan LSM sejak awal agar yang bersangkutan dapat aktif setidak-tidaknya satu tahun sebelum pendaftaran caleg.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
Kunjungan silahturahmi kali ini berlangsung di kantor DPW PPP (Partai Persatuan Pembangunan), yang disambut baik oleh Ust. H. Dede Purnama Alzulami, selaku anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang mewakili ketua DPW PPP Amri Cahyadi yang berhalangan hadir.
Kunjungan yang diikuti oleh jajaran pengurus DPD KPPI terdiri dari para perempuan perwakilan partai politik diantaranya Golkar, PKS, Demokrat, NasDem, Gelora, Perindo dan PPP.
Pada kesempatan itu juga Ust. Dede Purnama Alzulami menyampaikan bahwa "Perempuan bukan pelengkap tapi perempuan bagian dari perjuangan dalam partai".
Dan hal ini dibuktikan oleh PPP dalam setiap kegiatan partai selalu memprioritaskan perempuan yang bernaung di WPP (Wanita Persatuan Pembangunan), dibawah pimpinan perempuan hebat Martina yang juga menjabat sebagai bendahara DPW PPP untuk jadi garda terdepan.
Pada kesempatan tersebut, Zubaidah, ketua DPD KPPI Provinsi Kep. Bangka Belitung yang didampingi oleh Bendahara daerah KPPI, Sri Kristin Sutanegara menyerahkan hasil Recomendasi Rakernas 2 KPPI bulan Januari 2021 beserta buku Perjalanan Terjal Perempuan Partai Politik kepada Ust. H. Dede Purnama Alzulami.
Dan beliau menyampaikan aprisiasinya kepada PPP, bahwa kepengurusan di DPW PPP sudah baik/bagus, karena keterwakilan perempuan sudah tercapai dengan adanya perempuan duduk dalam kepengurusan partai, seperti Sekretaris dan Bendahara. Beliau juga menyampaikan tiga (3) hal yang harus dilakukan Partai Politik, yakni, pertama, melakukan upaya pencapaian target 30 persen perempuan legislatif pada tahun 2025 dengan menempatkan 30 persen perempuan di kepengurusan harian dan badan/lembaga pengambil keputusan partai politik, menetapkan target jumlah perempuan aleg yang harus dicapai pada tahun 2024, menempatkan 30 persen perempuan dalam nomor urut 1 di minimal 30 persen dapil disetiap peserta pemilu atau parpol.
Kedua, potensial serta membangun supporting system guna mengantarkan yang bersangkutan menjadi anggota legislatif, memberikan pelatihan dan pembekalan peningkatan kualitas, kapasitas dan kompensasi perempuan caleg sejak dini.
Ketiga, melakukan rekrutmen aktivis perempuan menjadi kader aktif, parpol bekerjasama dengan ormas perempuan organisasi kepemudaan, organisasi sosial lembaga kampus komunitas perempuan dan LSM sejak awal agar yang bersangkutan dapat aktif setidak-tidaknya satu tahun sebelum pendaftaran caleg.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021