Jakarta (ANTARA) - Bakal capres Anies Baswedan mengatakan biaya kegiatan partai politik yang tidak diatur dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga harus dibenahi secara serius.
"Reformasi terkait pembiayaan kegiatan politik itu yang perlu jadi agenda reformasi. Kita tahu partai politik itu harus dibiayai agar dapat berjalan," kata Anies saat menjadi pembicara dalam acara UI-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, apabila keuangan partai politik tidak direformasi, maka beban biaya partai akan ditanggung orang yang berada di proses politik. Sehingga, hal itu menyebabkan munculnya kepentingan pribadi dan keinginan untuk mengembalikan modal politik, serta dapat memicu korupsi.
"Apakah negara membiayai separuhnya? Dan itu akan menjadi bagian diskusi ke depan," tambahnya.
Anies mengatakan reformasi soal biaya partai politik itu perlu menjadi agenda nasional, karena partai politik harus dibiayai agar bisa beroperasi.
"Sama seperti media, partai politik ini butuh dana untuk bergerak ke masyarakat dan kegiatan lainnya," katanya.
Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi Anies, sehingga dia menilai reformasi keuangan partai politik perlu dilakukan.
Berita Terkait
Cek fakta, artikel Cak Imin sodorkan nama Anies sebagai menteri
22 Oktober 2024 14:20
Rangkuman hoaks jelang pelantikan, Gibran mengundurkan diri hingga digantikan Anies
16 Oktober 2024 10:43
Prabowo Subianto resmikan partai baru besutan Anies Baswedan, benarkah?
3 Oktober 2024 08:31
Anies Baswedan: Saya dan Marissa pernah sama-sama kuliah di Amerika
2 Oktober 2024 15:25
Anies Baswedan kenang keteladanan Marissa Haque
2 Oktober 2024 11:15
Anies akan gantikan Gibran jadi wakil presiden, benarkah?
30 September 2024 19:22
Pendukung Anies Baswedan dukung Rido di Pilkada Jakarta
20 September 2024 16:11
Cek fakta, Anies dirikan partai dan bergabung dalam KIM Plus pada awal September 2024
12 September 2024 21:57