Toboali (Antara Babel) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendesak pemerintah kabupaten mempercepat pencairan dana hibah Pilkada sebesar Rp13 miliar.
"Kami berharap Pemkab Bangka Selatan segera berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mempercepat pencairan dana, agar tidak mengganggu tahapan Pilkada tahun ini," kata Komisioner KPUD Bangka Selatan Budi Wardoyo di Toboali, Selasa.
Saat ini, kata dia, saat ini dana itu sudah dibutuhkan untuk berbagai macam keperluan diantaranya perekrutan dan pelantikan anggota PPK.
Selain itu, dana ini untuk operasional dan persiapan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember tahun ini.
"Saat ini, kami terpaksa menghentikan berbagai persiapan pesta demokrasi ini, belum adanya anggaran kegiatan tahapan pilkada tersebut," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, kata dia, pihaknya sudah disampaikan permohonan pencairan dana hibah pilkada ini, namun belum bisa cair karena pemda masih melakukan koordinasi dengan Kemendagri.
"Apabila pencairan dana ini masih tertunda, maka akan berakibat pada masa tahapan pilkada ini. Berdasarkan PKPU, tahapan pilkada seharusnya sudah mulai pada 18 April lalu," ujarnya.
Berdasarkan perencaanaan, kata dia, anggaran ini untuk pengadaan logistik dan alat peraga kampanye.
"Diperkirakan akan muncul lima pasang calon bupati yang akan bersaing pada pilkada tahun ini, sehingga pengadaan logistik dan alat peraga ini menjadi besar," ujarnya.
Ia berharap, pemkab segera melakukan proses pencairan dana ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga pelaksanaan pilkada sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
"Apabila proses pencairan masih lama, maka tidak menutup kemungkinan akan menganggu jalannya tahapan pilkada," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kami berharap Pemkab Bangka Selatan segera berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mempercepat pencairan dana, agar tidak mengganggu tahapan Pilkada tahun ini," kata Komisioner KPUD Bangka Selatan Budi Wardoyo di Toboali, Selasa.
Saat ini, kata dia, saat ini dana itu sudah dibutuhkan untuk berbagai macam keperluan diantaranya perekrutan dan pelantikan anggota PPK.
Selain itu, dana ini untuk operasional dan persiapan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember tahun ini.
"Saat ini, kami terpaksa menghentikan berbagai persiapan pesta demokrasi ini, belum adanya anggaran kegiatan tahapan pilkada tersebut," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, kata dia, pihaknya sudah disampaikan permohonan pencairan dana hibah pilkada ini, namun belum bisa cair karena pemda masih melakukan koordinasi dengan Kemendagri.
"Apabila pencairan dana ini masih tertunda, maka akan berakibat pada masa tahapan pilkada ini. Berdasarkan PKPU, tahapan pilkada seharusnya sudah mulai pada 18 April lalu," ujarnya.
Berdasarkan perencaanaan, kata dia, anggaran ini untuk pengadaan logistik dan alat peraga kampanye.
"Diperkirakan akan muncul lima pasang calon bupati yang akan bersaing pada pilkada tahun ini, sehingga pengadaan logistik dan alat peraga ini menjadi besar," ujarnya.
Ia berharap, pemkab segera melakukan proses pencairan dana ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga pelaksanaan pilkada sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
"Apabila proses pencairan masih lama, maka tidak menutup kemungkinan akan menganggu jalannya tahapan pilkada," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015