Jakarta (Antara Babel) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI mengajukan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk dana pengadaan lahan tanah pembangunan infrastruktur 2016.
"Kami mengajukan angka yang cukup signifikan sebesar Rp1 triliun untuk penyediaan lahan yang memprioritaskan pembangunan dan reforma agraria," kata Menteri ATR/BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Jumat.
Ferry telah mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI guna membahas pengajuan anggaran itu pada Kamis (4/6) malam.
Ia mengatakan angka yang diajukan itu tidak semua berada pada pagu anggaran Kementerian ATR/BPN RI, namun terbagi pada beberapa kementerian lain yang terkait dengan program pembangunan infrastruktur.
Ferry mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait dengan pengajuan anggaran itu.
"Dari jumlah itu tercermin tidak anggaran sektoral namun jika terakomidir dari kementerian lain, Bappenas, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan. Tapi kita katakan tentang perlunya anggaran penyediaan lahan," ujar Ferry.
Ia mengaku mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo agar penyusunan anggaran harus berdasarkan program prioritas.
Tercatat dari pengajuan anggaran sebesar Rp5,2 triliun menjadi Rp7,6 triliun dengan mengutamakan program pokok.
Ferry menjelaskan program pokok Kementerian ATR/BPN RI antara lain penyediaan lahan, program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang berdasarkan pada wilayah atau teriorial, percepatan penyelesaian masalah pertanahan, dan penambahan juru ukur.
Penambahan juru ukur, katanya, sebagai salah satu upaya mempercepat sertifikasi lahan masyarakat yang berdasarkan wilayah.
"Juga kita ikuti dengan penambahan juru ukur secara sentralisir, misalnya ada tiga ribu juru ukur akan tugaskan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan jadi dalam dua bulan sudah bisa selesai," kata politikus Partai Nasional Demokrat itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kami mengajukan angka yang cukup signifikan sebesar Rp1 triliun untuk penyediaan lahan yang memprioritaskan pembangunan dan reforma agraria," kata Menteri ATR/BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Jumat.
Ferry telah mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI guna membahas pengajuan anggaran itu pada Kamis (4/6) malam.
Ia mengatakan angka yang diajukan itu tidak semua berada pada pagu anggaran Kementerian ATR/BPN RI, namun terbagi pada beberapa kementerian lain yang terkait dengan program pembangunan infrastruktur.
Ferry mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait dengan pengajuan anggaran itu.
"Dari jumlah itu tercermin tidak anggaran sektoral namun jika terakomidir dari kementerian lain, Bappenas, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan. Tapi kita katakan tentang perlunya anggaran penyediaan lahan," ujar Ferry.
Ia mengaku mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo agar penyusunan anggaran harus berdasarkan program prioritas.
Tercatat dari pengajuan anggaran sebesar Rp5,2 triliun menjadi Rp7,6 triliun dengan mengutamakan program pokok.
Ferry menjelaskan program pokok Kementerian ATR/BPN RI antara lain penyediaan lahan, program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang berdasarkan pada wilayah atau teriorial, percepatan penyelesaian masalah pertanahan, dan penambahan juru ukur.
Penambahan juru ukur, katanya, sebagai salah satu upaya mempercepat sertifikasi lahan masyarakat yang berdasarkan wilayah.
"Juga kita ikuti dengan penambahan juru ukur secara sentralisir, misalnya ada tiga ribu juru ukur akan tugaskan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan jadi dalam dua bulan sudah bisa selesai," kata politikus Partai Nasional Demokrat itu.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015