Pangkalpinang (Antara Babel) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi akan mengambil alih kebijakan terkait status PT Kobatin yang masih belum jelas agar permasalahan perusahaan tambang itu dapat terselesaikan dengan baik.
"Kita akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kobatin dan akan mengambil alih atatus perusahaan yang hingga kini masih dipertanyakan," ujar Rustam Effendi di Pangkalpinang, Senin.
Pengambilalihan ini, kata dia, akan mempercepat penyelesaian masalah, sehingga menguntungkan masyarakat dan pemerintah daerah.
"Yakinlah, ibarat bapak dan anak, tidak mungkin bapak akan menyengsarakan anaknya. Pasti akan memikirkan nasib anak-anaknya, demikian juga provinsi akan memikirkan kabupaten, termasuk masalah Kobatin ini," katanya.
Menurut dia, setelah dilepas oleh PT Timah, status Kobatin menjadi rebutan antara Bangka Tengah dan Bangka Selatan, dan untuk menyelesaikan ini sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian ESDM akan diserahkan ke Pemprov Babel.
"Kita akan atur kembali, bagian lebih besar akan diakomodasi, cuma harus sesuai aturan, jangan saling rebutan, bersabarlah," katanya.
Jika melihat luas wilayah Kobatin, kata dia, lebih banyak mengarah ke Bangka Tengah, namun nantinya akan dibahas bersama dan duduk satu meja bersama daerah terkait.
"Ini milik kita, mau diapakan kitalah yang mengatur dan mengelolanya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu sumber pemasukan kas daerah dan memberi efek pada masyarakat," ujarnya.
Ia berharap pada tahun ini masalah kobatin sudah harus selesai dan berjalan lancar tanpa ada sengketa.
"Kobatin ini milik kita bersama dan harus diselesaikan sesuai aturan agar tidak menimbulkan permasalahan baru serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kita akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kobatin dan akan mengambil alih atatus perusahaan yang hingga kini masih dipertanyakan," ujar Rustam Effendi di Pangkalpinang, Senin.
Pengambilalihan ini, kata dia, akan mempercepat penyelesaian masalah, sehingga menguntungkan masyarakat dan pemerintah daerah.
"Yakinlah, ibarat bapak dan anak, tidak mungkin bapak akan menyengsarakan anaknya. Pasti akan memikirkan nasib anak-anaknya, demikian juga provinsi akan memikirkan kabupaten, termasuk masalah Kobatin ini," katanya.
Menurut dia, setelah dilepas oleh PT Timah, status Kobatin menjadi rebutan antara Bangka Tengah dan Bangka Selatan, dan untuk menyelesaikan ini sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian ESDM akan diserahkan ke Pemprov Babel.
"Kita akan atur kembali, bagian lebih besar akan diakomodasi, cuma harus sesuai aturan, jangan saling rebutan, bersabarlah," katanya.
Jika melihat luas wilayah Kobatin, kata dia, lebih banyak mengarah ke Bangka Tengah, namun nantinya akan dibahas bersama dan duduk satu meja bersama daerah terkait.
"Ini milik kita, mau diapakan kitalah yang mengatur dan mengelolanya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu sumber pemasukan kas daerah dan memberi efek pada masyarakat," ujarnya.
Ia berharap pada tahun ini masalah kobatin sudah harus selesai dan berjalan lancar tanpa ada sengketa.
"Kobatin ini milik kita bersama dan harus diselesaikan sesuai aturan agar tidak menimbulkan permasalahan baru serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015