Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas terkait mengagendakan penanganan drainase di kawasan padat penduduk di Kelurahan Sungailiat guna mengantisipasi ancaman banjir.
"Kami sudah mengagendakan tahun ini melakukan intervensi atau kegiatan pembersihan saluran air di kawasan padat penduduk, seperti di Lingkungan Nelayan Satu," kata Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bangka Elvi di Sungailiat, Kamis.
Dia menjelaskan fokus penanganannya termasuk perbaikan saluran air di daerah itu karena mempertimbangkan potensi banjir cukup tinggi saat musim hujan.
"Saya mengajak masyarakat terutama berada di kawasan padat penduduk untuk memperhatikan kebersihan lingkungan salah satunya jangan membuang sampah di saluran air," katanya.
Terkait dengan penataan permukiman yang kumuh, kata dia, disesuaikan dengan cakupan luas wilayah permukiman tersebut karena jika luasnya di atas 15 hektare merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kewenangan di kawasan permukiman kumuh dengan area di bawah 10 hektare.
Namun, pihaknya mengoptimalkan pencegahan bencana dengan melibatkan masyarakat agar kawasan kumuh dapat diminimalisasi.
"Untuk penanganan kawasan kumuh yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, seperti di Lingkungan Parit Pekir, kami berharap dialokasikan dari dana aspirasi DPR RI," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Kami sudah mengagendakan tahun ini melakukan intervensi atau kegiatan pembersihan saluran air di kawasan padat penduduk, seperti di Lingkungan Nelayan Satu," kata Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bangka Elvi di Sungailiat, Kamis.
Dia menjelaskan fokus penanganannya termasuk perbaikan saluran air di daerah itu karena mempertimbangkan potensi banjir cukup tinggi saat musim hujan.
"Saya mengajak masyarakat terutama berada di kawasan padat penduduk untuk memperhatikan kebersihan lingkungan salah satunya jangan membuang sampah di saluran air," katanya.
Terkait dengan penataan permukiman yang kumuh, kata dia, disesuaikan dengan cakupan luas wilayah permukiman tersebut karena jika luasnya di atas 15 hektare merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kewenangan di kawasan permukiman kumuh dengan area di bawah 10 hektare.
Namun, pihaknya mengoptimalkan pencegahan bencana dengan melibatkan masyarakat agar kawasan kumuh dapat diminimalisasi.
"Untuk penanganan kawasan kumuh yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, seperti di Lingkungan Parit Pekir, kami berharap dialokasikan dari dana aspirasi DPR RI," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022