Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya meningkatkan indeks monitoring capaian kinerja (MCP) dalam upaya pencegahan korupsi dalam tubuh pemerintahan daerah setempat.
"Kami akan berupaya meningkatkan capaian indeks dengan mematuhi seluruh aturan dan kriteria yang ada untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel," kata Bupati Bangka Barat Sukirman di Mentok, Kamis.
Hal ini disampaikan Bupati Sukirman yang sebelumnya telah mengikuti rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar KPK RI yang diikuti wakil gubernur dan seluruh bupati serta wali kota dan inspektur daerah se-Babel di Pangkalpinang.
Menurut dia, program MCP salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah melalui KPK dan perlu dijalankan di seluruh pemda se-Indonesia.
Untuk saat ini, Kabupaten Bangka Barat menduduki posisi empat dari tujuh kabupaten/kota se-Babel dalam pencapaian indeks MCP tersebut dan pada 2021 dengan nilai 62,27 persen. Capaian ini di atas rata-rata Babel yang mencapai nilai 61 persen, namun di bawah rata-rata nasional 71 persen.
"Kami bersama seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka Barat akan berupaya meningkatkan capaian nilai ini secara bersama-sama untuk patuh terhadap aturan yang ada sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang akuntabel," ujarnya.
MCP merupakan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan KPK RI kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara nasional.
KPK memiliki tugas, salah satunya melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi instansi yang melaksanakan pemberantasan tindak korupsi.
Koordinasi KPK melalui monitoring dan evaluasi atau MCP sebagai upaya pencegahan dan tindakan preventif atas penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang sampai pada akibat tindak pidana korupsi dan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem yang lebih transparan.
"Kami akan terus berupaya meningkatkan nilai indeks tersebut dan mendukung penuh upaya pencegahan korupsi yang digagas tim KPK agar terwujud Bangka Barat yang bebas korupsi, maju, sejahtera dan bermartabat," kata Sukirman.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Kami akan berupaya meningkatkan capaian indeks dengan mematuhi seluruh aturan dan kriteria yang ada untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel," kata Bupati Bangka Barat Sukirman di Mentok, Kamis.
Hal ini disampaikan Bupati Sukirman yang sebelumnya telah mengikuti rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar KPK RI yang diikuti wakil gubernur dan seluruh bupati serta wali kota dan inspektur daerah se-Babel di Pangkalpinang.
Menurut dia, program MCP salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah melalui KPK dan perlu dijalankan di seluruh pemda se-Indonesia.
Untuk saat ini, Kabupaten Bangka Barat menduduki posisi empat dari tujuh kabupaten/kota se-Babel dalam pencapaian indeks MCP tersebut dan pada 2021 dengan nilai 62,27 persen. Capaian ini di atas rata-rata Babel yang mencapai nilai 61 persen, namun di bawah rata-rata nasional 71 persen.
"Kami bersama seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka Barat akan berupaya meningkatkan capaian nilai ini secara bersama-sama untuk patuh terhadap aturan yang ada sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang akuntabel," ujarnya.
MCP merupakan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan KPK RI kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara nasional.
KPK memiliki tugas, salah satunya melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi instansi yang melaksanakan pemberantasan tindak korupsi.
Koordinasi KPK melalui monitoring dan evaluasi atau MCP sebagai upaya pencegahan dan tindakan preventif atas penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang sampai pada akibat tindak pidana korupsi dan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem yang lebih transparan.
"Kami akan terus berupaya meningkatkan nilai indeks tersebut dan mendukung penuh upaya pencegahan korupsi yang digagas tim KPK agar terwujud Bangka Barat yang bebas korupsi, maju, sejahtera dan bermartabat," kata Sukirman.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022