Pangkalpinang (Antara Babel) - Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Bangka Belitung kesulitan mengatasi krisis air bersih masyarakat karena tidak memiliki anggaran untuk itu.

"Dana bantuan air bersih ini sudah diajukan beberapa bulan lalu, namun hingga sekarang belum disahkan DPRD, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi kekeringan ini," kata Kepala BPBD Kepulauan Babel Najamudin di Pangkalpinang, Kamis.

Pada APBD Perubahan tahun ini, kata dia, pihaknya telah mengajukan Rp900 juta untuk mengatasi krisis air bersih  masyarakat di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.

Selama musim kemarau panjang ini, kata dia, pihaknya banyak mendapatkan surat permohonan bantuan air bersih dari masyarakat, SKPD di lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota.

"Kami hanya bisa berharap DPRD segera mengesahkan anggaran penangulangan krisis air bersih ini, agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum, memasak, dan kebutuhan lainnya," ujarnya.

Menurut dia saat ini sumber air masyarakat sudah mengering, bahkan air bekas tambang atau kolong yang sangat luas juga sudah mengering, sehingga masyarakat semakin sulit memperoleh air untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.

"Setiap musim kemarau masyarakat selalu memanfaatkan air kolong, karena air sumur mereka mengering. Namun kemarau tahun ini air kolong sudah menyusut bahkan kolong berukuran sedang sudah kering," ujarnya.  
    
Untuk itu, kata dia, diharapkan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyalurkan bantuan air bersih ke daerah-daerah yang sudah mengalami kekeringan.

"Saat ini hampir seluruh sumber air daerah di dataran tinggi sudah mengering, karena hujan tidak kunjung turun beberapa bulan terakhir," ujarnya.

Pewarta: Aprionis

Editor : Mulki


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015