Jakarta (ANTARA Babel) - Wakil Bendahara Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bambang Soesatyo mengungkapkan untuk menjadi anggota dewan bukan hal yang mudah, diperlukan biaya besar untuk mewujudkan mimpi bakal calon anggota legislatif untuk dapat "duduk" di Senayan.
"Persaingan internal maupun eksternal partai serta masa kampanye yang jauh lebih panjang (1 tahun) dibandingkan Pemilu 2009 yang hanya beberapa bulan. mau tidak mau akan memaksa para caleg merogoh kocek lebih dalam lagi," katanya.
Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, jujur harus dikatakan tidak ada caleg bisa terpilih dengan hanya modal dengkul.
"Paling tidak selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik. Kerja-kerja poltik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama. Seperti artis, kyai, tokoh masyarakat," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Menurut dia, untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini, kalau caleg tersebut benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp1 miliar.
"Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," katanya.
Ia merinci perkiraan biaya yang dikeluarkan para caleg untuk Pemilu 2014. Pertama, akomodasi ke dapil (transportasi, penginapan) paling tidak satu bulan 2 kali sejak persaingan internal sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013.
Kedua, Januari-April (pemilu 2014) lebih intensif. Biasanya caleg sudah menetap sekurangnya 3 bulan sebelum pemilu. Maka diperlukan biaya kampanye seperti logistik/atribut (kaos, spanduk, kelender, umbul-umbul, baliho), iklan di media lokas, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga.
Ketiga, biaya bantuan sosial seperti perbaikan musholla, masjid, gereja, jalan desa. Keempat, biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye.
Kelima dan yang dianggap berat adalah biaya saksi di setiap TPS yang biasanya berkisar Rp50--Rp100 ribu per orang.
"Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5000--10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu," kata Bambang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013
"Persaingan internal maupun eksternal partai serta masa kampanye yang jauh lebih panjang (1 tahun) dibandingkan Pemilu 2009 yang hanya beberapa bulan. mau tidak mau akan memaksa para caleg merogoh kocek lebih dalam lagi," katanya.
Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, jujur harus dikatakan tidak ada caleg bisa terpilih dengan hanya modal dengkul.
"Paling tidak selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik. Kerja-kerja poltik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama. Seperti artis, kyai, tokoh masyarakat," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Menurut dia, untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini, kalau caleg tersebut benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp1 miliar.
"Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," katanya.
Ia merinci perkiraan biaya yang dikeluarkan para caleg untuk Pemilu 2014. Pertama, akomodasi ke dapil (transportasi, penginapan) paling tidak satu bulan 2 kali sejak persaingan internal sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013.
Kedua, Januari-April (pemilu 2014) lebih intensif. Biasanya caleg sudah menetap sekurangnya 3 bulan sebelum pemilu. Maka diperlukan biaya kampanye seperti logistik/atribut (kaos, spanduk, kelender, umbul-umbul, baliho), iklan di media lokas, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga.
Ketiga, biaya bantuan sosial seperti perbaikan musholla, masjid, gereja, jalan desa. Keempat, biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye.
Kelima dan yang dianggap berat adalah biaya saksi di setiap TPS yang biasanya berkisar Rp50--Rp100 ribu per orang.
"Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5000--10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu," kata Bambang.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013