Tanjungpinang, (ANTARA Babel) - Potensi maritim dan perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau akan dipromosikan pada Rapat Kerja Nasional Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ke 23 di Palembang, 20-23 November 2012.
"Kami akan mempromosikan potensi kemaritiman yang dimiliki Kepulauan Riau (Kepri), sekaligus menindaklanjuti rencana kerja sama dengan beberapa kementerian. Kepri memiliki potensi maritim yang luar biasa, karena 96 persen wilayah itu terdiri dari perairan" kata Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kepri, Reni Ardiyani, di Tanjungpinang, Jumat.
Reni juga akan membawa sekitar 20 orang pengusaha dari kalangan perempuan asal Kepri yang tergabung dalam IWAPI Kepri ikut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IWAPI di Palembang.
IWAPI Kepri berupaya mendorong sektor maritim dapat dikelola oleh pengusaha wanita di Kepri dan pemerintah setempat.
"Pengelolaan sektor maritim dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Reni Ardiyani yang juga pengusaha perumahan dan travel.
Selain mendorong direalisasikannya kerja sama antara IWAPI dengan Kementerian Perikanan, penggarapan potensi yang dimiliki Kepri juga akan mengintensifkan perdagangan dan pariwisata.
IWAPI telah melakukan kerja sama dengan beberapa kementerian yang berhubungan dengan hal itu.
"Kami ingin mencetak banyak pengusaha perempuan yang sukses sehingga tercipta lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat. Tentu hal itu bukan merupakan kerja yang mudah, melainkan memerlukan keseriusan," ungkap Reni.
Ia mengatakan, IWAPI Kepri juga akan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun terakhir, seperti pelatihan bordir pakaian, bakti sosial dan peningkatan usaha kecil menengah.
Kegiatan IWAPI Kepri itu tidak menggunakan anggaran daerah.
"Kami melakukan kegiatan itu berdasarkan sumbangan dan partisipasi pengurus, tanpa bantuan pemerintah," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Kartika, Sekretaris IWAPI Kepri. Selain melaporkan hal itu, IWAPI Kepri juga akan melaporkan permasalahan kepengurusan bayangan yang dipimpin Tetty Siregar, yang selama ini dinilai menghambat program kerja yang telah disusun IWAPI Kepri.
Tetty Siregar diduga ditetapkan secara paksa menjadi Ketua IWAPI Kepri setelah dilaksanakan musyawarah daerah pada Mei 2010. Pengurus IWAPI Bintan, Batam, Tanjungpinang dan Natuna melakukan aksi protes dan menolak pelaksanaan musda lantaran Pasal 14 Poin 3 AD/ART IWAPI tentang syarat pengurus yang dapat mencalonkan diri sebagai ketua diduga diubah secara sepihak oleh Tetty.
Syarat lamanya kepengurusan dari setahun diubah menjadi satu periode (lima tahun).
"Kami meninggalkan ruangan musyawarah, karena merasa dizalimi. Tetapi pimpinan musyawarah yaitu Karlina, koordinator Kepri yang juga Ketua DPD IWAPI Lampung menganggap Tetty menang secara aklamasi," ujarnya.
Kepengurusan Tetty berakhir setelah Ketua DPP IWAPI Rina Fahmi diganti oleh Nita Yudhi dalam musyawarah nasional luar biasa. Nita memberi mandat kepada Reni Ardiyani sebagai Ketua DPD IWAPI Kepri.
"Kami ingin Pemerintah Kepri lebih bersikap adil, dan mengikuti perubahan kepengurusan di IWAPI. Jangan sampai melakukan langkah-langkah yang salah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2012
"Kami akan mempromosikan potensi kemaritiman yang dimiliki Kepulauan Riau (Kepri), sekaligus menindaklanjuti rencana kerja sama dengan beberapa kementerian. Kepri memiliki potensi maritim yang luar biasa, karena 96 persen wilayah itu terdiri dari perairan" kata Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kepri, Reni Ardiyani, di Tanjungpinang, Jumat.
Reni juga akan membawa sekitar 20 orang pengusaha dari kalangan perempuan asal Kepri yang tergabung dalam IWAPI Kepri ikut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IWAPI di Palembang.
IWAPI Kepri berupaya mendorong sektor maritim dapat dikelola oleh pengusaha wanita di Kepri dan pemerintah setempat.
"Pengelolaan sektor maritim dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Reni Ardiyani yang juga pengusaha perumahan dan travel.
Selain mendorong direalisasikannya kerja sama antara IWAPI dengan Kementerian Perikanan, penggarapan potensi yang dimiliki Kepri juga akan mengintensifkan perdagangan dan pariwisata.
IWAPI telah melakukan kerja sama dengan beberapa kementerian yang berhubungan dengan hal itu.
"Kami ingin mencetak banyak pengusaha perempuan yang sukses sehingga tercipta lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat. Tentu hal itu bukan merupakan kerja yang mudah, melainkan memerlukan keseriusan," ungkap Reni.
Ia mengatakan, IWAPI Kepri juga akan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun terakhir, seperti pelatihan bordir pakaian, bakti sosial dan peningkatan usaha kecil menengah.
Kegiatan IWAPI Kepri itu tidak menggunakan anggaran daerah.
"Kami melakukan kegiatan itu berdasarkan sumbangan dan partisipasi pengurus, tanpa bantuan pemerintah," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Kartika, Sekretaris IWAPI Kepri. Selain melaporkan hal itu, IWAPI Kepri juga akan melaporkan permasalahan kepengurusan bayangan yang dipimpin Tetty Siregar, yang selama ini dinilai menghambat program kerja yang telah disusun IWAPI Kepri.
Tetty Siregar diduga ditetapkan secara paksa menjadi Ketua IWAPI Kepri setelah dilaksanakan musyawarah daerah pada Mei 2010. Pengurus IWAPI Bintan, Batam, Tanjungpinang dan Natuna melakukan aksi protes dan menolak pelaksanaan musda lantaran Pasal 14 Poin 3 AD/ART IWAPI tentang syarat pengurus yang dapat mencalonkan diri sebagai ketua diduga diubah secara sepihak oleh Tetty.
Syarat lamanya kepengurusan dari setahun diubah menjadi satu periode (lima tahun).
"Kami meninggalkan ruangan musyawarah, karena merasa dizalimi. Tetapi pimpinan musyawarah yaitu Karlina, koordinator Kepri yang juga Ketua DPD IWAPI Lampung menganggap Tetty menang secara aklamasi," ujarnya.
Kepengurusan Tetty berakhir setelah Ketua DPP IWAPI Rina Fahmi diganti oleh Nita Yudhi dalam musyawarah nasional luar biasa. Nita memberi mandat kepada Reni Ardiyani sebagai Ketua DPD IWAPI Kepri.
"Kami ingin Pemerintah Kepri lebih bersikap adil, dan mengikuti perubahan kepengurusan di IWAPI. Jangan sampai melakukan langkah-langkah yang salah," katanya.
Editor : Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2012