Naypyidaw/Hinthada, Myanmar (Antara Babel) - Partai berkuasa Myanmar menyatakan kalah pada Senin dalam pemilihan umum saat pihak oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi mendapatkan kemenangan telak yang dipastikan mampu membuat pemerintahan baru.
"Kami kalah," pemimpin Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) Htay Oo mengatakan kepada media sehari setelah Myanmar melakukan pemungutan suara.
Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang dipimpin Suu Kyi meraih 49 dari 54 kursi pertama yang diperebutkan di dalam majelis rendah, yang memperebutkan 330 kursi.
Washington menyambut pemilihan umum tersebut sebagai sebuah kemenangan untuk rakyat Myanmar, namun mengatakan mereka akan mengawasi kemajuan proses demokrasinya sebelum membuat perubahan untuk sanksi-sanksi yang ada.
Pemilihan umum tersebut merupakan yang pertama sejak penguasa militer menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Thein Sein yang semi merakyat pada 2011, yang mengantarkan kepada periode reformasi dan membuka investasi asing.
NLD mengatakan bahwa penghitungan sendiri yang dipajang pada tempat pemungutan suara di penjuru negeri menunjukkan mereka berada di jalan menuju perolehan lebih dari 70 persen kursi yang diperebutkan, sebanyak duapertiga jatah kursi diperlukan untuk membentuk pemerintahan demokratis pertama sejak 1960.
"Mereka harus menerima hasilnya, meskipun mereka tidak menginginkannya," ujar juru bicara NLD Win Htein, menambahkan bahwa di wilayah pusat, partainya terlihat akan mendapatkan lebih dari 90 persen kursi.
Sorakan kegembiraan
Lalu lintas berjalan lambat melewati kerumunan massa di luar markas besar NLD. ratusan orang yang kebanyakan mengenakan atribut merah, mengibarkan bendera dan bersorak saat hasilnya diumumkan dan diperlihatkan di layar yang terdapat di gedung.
"Saya sangat senang dengan hasilnya," ujar Hnin Si, 60, seorang pedagang di Yangon. dirinya menambahkan "Masyarakat telah menderita selama 50 tahun. Saya percaya Aung San Suu Kyi akan menjadikan negara sebagai tempat yang lebih baik."
Pada kali ini, partai berkuasa Myanmar yang dibentuk oleh Junta Militer dan dipimpin oleh pensiunan tentara, bersama dengan pemimpin angkatan bersenjata telah menyatakan akan menghormati hasilnya.
Tetapi meskipun pemilihan umum memperlihatkan kekalahan USDP, keraguan masih muncul karena sampai saat ini belum jelas bagaimana Suu Kyi akan membagi kekuasaannya dengan militer yang masih mendominasi.
Konstitusi yang dirancang oleh Junta Militer menjamin seperempat kursi untuk kalangan militer dan mengijinkan pemimpin militer menunjuk pemimpin untuk tiga kementerian penting: Kementerian dalam negeri, pertahanan, dan keamanan perbatasan.
Kebijakan tersebut juga memberikan hak kepada militer untuk merebut kekuasaan dalam kondisi tertentu.
Dilarang dalam kepresidenan
Meskipun jika NLD menjadi mayoritas, Suu Kyi dilarang untuk menjadi presiden di bawah pengaruh konstitusi Junta, namun Suu Kyi mengatakan dirinya akan berkuasa di belakang presiden.
Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan bahwa pemilihan umum tersebut masih belum sempurna, dan menambahkan bahwa masih terlalu cepat untuk membicarakan perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap Myanmar.
Daniel Russel, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa "ini adalah sebuah langkah besar kedepan untuk proses demokratis di Burma. Dan sekarang adalah bagian sulitnya."
Penghitungan suara sementara menunjukkan ketertinggalan USDP, termasuk diantaranya pemimpin USDP Htay Oo yang terkejut dengan kekalahannya bahkan di daerah pemilihannya.
Dan NLD memprotes pemungutan suara lanjutan yang diperkirakan dapat meningkatkan kesempatan menang kandidat dari partai berkuasa.
Lewat protes resminya, NLD menyatakan bahwa hal tersebut tidak logis bahwa USDP mampu mendapatkan 90 persen suara dari mereka yang tidak dapat memilih pada hari pemilihan di Lashio, yang dipenuhi keberadaan militer.
Protes tersebut didukung dengan fakta tidak diijinkannya beberapa pengawas untuk mengawasi pemungutan suara di wilayah militer. Isu tersebut menuai ketakutan akan kembalinya kejadian 2010 dimana NLD diboikot dan USDP menang dengan memanipulasi penghitungan, seperti penggunaan pemilih lanjutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kami kalah," pemimpin Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) Htay Oo mengatakan kepada media sehari setelah Myanmar melakukan pemungutan suara.
Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang dipimpin Suu Kyi meraih 49 dari 54 kursi pertama yang diperebutkan di dalam majelis rendah, yang memperebutkan 330 kursi.
Washington menyambut pemilihan umum tersebut sebagai sebuah kemenangan untuk rakyat Myanmar, namun mengatakan mereka akan mengawasi kemajuan proses demokrasinya sebelum membuat perubahan untuk sanksi-sanksi yang ada.
Pemilihan umum tersebut merupakan yang pertama sejak penguasa militer menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Thein Sein yang semi merakyat pada 2011, yang mengantarkan kepada periode reformasi dan membuka investasi asing.
NLD mengatakan bahwa penghitungan sendiri yang dipajang pada tempat pemungutan suara di penjuru negeri menunjukkan mereka berada di jalan menuju perolehan lebih dari 70 persen kursi yang diperebutkan, sebanyak duapertiga jatah kursi diperlukan untuk membentuk pemerintahan demokratis pertama sejak 1960.
"Mereka harus menerima hasilnya, meskipun mereka tidak menginginkannya," ujar juru bicara NLD Win Htein, menambahkan bahwa di wilayah pusat, partainya terlihat akan mendapatkan lebih dari 90 persen kursi.
Sorakan kegembiraan
Lalu lintas berjalan lambat melewati kerumunan massa di luar markas besar NLD. ratusan orang yang kebanyakan mengenakan atribut merah, mengibarkan bendera dan bersorak saat hasilnya diumumkan dan diperlihatkan di layar yang terdapat di gedung.
"Saya sangat senang dengan hasilnya," ujar Hnin Si, 60, seorang pedagang di Yangon. dirinya menambahkan "Masyarakat telah menderita selama 50 tahun. Saya percaya Aung San Suu Kyi akan menjadikan negara sebagai tempat yang lebih baik."
Pada kali ini, partai berkuasa Myanmar yang dibentuk oleh Junta Militer dan dipimpin oleh pensiunan tentara, bersama dengan pemimpin angkatan bersenjata telah menyatakan akan menghormati hasilnya.
Tetapi meskipun pemilihan umum memperlihatkan kekalahan USDP, keraguan masih muncul karena sampai saat ini belum jelas bagaimana Suu Kyi akan membagi kekuasaannya dengan militer yang masih mendominasi.
Konstitusi yang dirancang oleh Junta Militer menjamin seperempat kursi untuk kalangan militer dan mengijinkan pemimpin militer menunjuk pemimpin untuk tiga kementerian penting: Kementerian dalam negeri, pertahanan, dan keamanan perbatasan.
Kebijakan tersebut juga memberikan hak kepada militer untuk merebut kekuasaan dalam kondisi tertentu.
Dilarang dalam kepresidenan
Meskipun jika NLD menjadi mayoritas, Suu Kyi dilarang untuk menjadi presiden di bawah pengaruh konstitusi Junta, namun Suu Kyi mengatakan dirinya akan berkuasa di belakang presiden.
Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan bahwa pemilihan umum tersebut masih belum sempurna, dan menambahkan bahwa masih terlalu cepat untuk membicarakan perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap Myanmar.
Daniel Russel, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa "ini adalah sebuah langkah besar kedepan untuk proses demokratis di Burma. Dan sekarang adalah bagian sulitnya."
Penghitungan suara sementara menunjukkan ketertinggalan USDP, termasuk diantaranya pemimpin USDP Htay Oo yang terkejut dengan kekalahannya bahkan di daerah pemilihannya.
Dan NLD memprotes pemungutan suara lanjutan yang diperkirakan dapat meningkatkan kesempatan menang kandidat dari partai berkuasa.
Lewat protes resminya, NLD menyatakan bahwa hal tersebut tidak logis bahwa USDP mampu mendapatkan 90 persen suara dari mereka yang tidak dapat memilih pada hari pemilihan di Lashio, yang dipenuhi keberadaan militer.
Protes tersebut didukung dengan fakta tidak diijinkannya beberapa pengawas untuk mengawasi pemungutan suara di wilayah militer. Isu tersebut menuai ketakutan akan kembalinya kejadian 2010 dimana NLD diboikot dan USDP menang dengan memanipulasi penghitungan, seperti penggunaan pemilih lanjutan.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015