![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://babel.antaranews.com/berita/30370/lsm-hentikan-perburuan-din-minimi&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2014/09/20140929lsm.jpg&description=LSM: Hentikan "Perburuan" Din Minimi){kind=link}
Langsa, Aceh (Antara Babel) - Direktur LSM Growth Atjeh Development (GAD), Muzamir Abdul Hamid meminta aparat keamanan untuk menghentikan aksi perburuan terhadap pimpinan kelompok bersenjata, Nurdin bin Ismail alias Din Minimi, karena dinilai meresahkan warga pedesaan.
"Penegak hukum harus hentikan perburuan Din Minimi. Selama ini polisi tidak persuasif terhadap kelompok itu, sejauh ini efek yang kita lihat di lapangan hanya merugikan serta meresahkan warga pedesaan," kata Muzamir di Langsa, Rabu.
Seharusnya, lanjut dia, semua pihak bisa menahan diri baik itu Pemerintah Aceh maupun aparat penegak hukum dan lebih arif dalam menyikapi persoalan yang tengah terjadi di masyarakat terkait dugaan aksi kriminal yang melibatkan Din Minimi Cs.
"Din Minimi hanya menuntut Pemerintah Aceh berlaku adil dan merealisasikan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat sewaktu kampanye "Zikir"," ujar Muzamir yang juga eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu.
Belakangan ini, sambung dia, keberadaan Din Minimi terus diendus pihak kepolisian. Dimana, setiap aksi pengerebekan terhadap kelompok sipil bersenjata yang dikomandoi Nurdin, hanya menjadikan trauma di tengah masyarakat pedesaan.
"Setiap ada penggerebekan, warga sekitar menjadi ketakutan dan trauma masa lalu atas ekses konflik bersenjata kambuh kembali. Harusnya aparat hukum bisa menggelar aksi lebih persuasif," tandas Muzamir yang akrab disapa Bulee Dada di kalangan eks kombatan ini.
Menurut Bulee, warga Pante Bidari dan sekitarnya ketakutan untuk ke sawah, ladang atau kebun. Hal ini dipicu oleh adanya pergerakan pasukan kepolisian di daerah mereka yang memungkinkan terjadi kontak senjata sewaktu-waktu tanpa diduga.
"Warga tak bisa bercocok tanam ke sawah atau ladang untuk bisa mendapatkan pundi rupiah sebagai pengepul asap di dapur rumahnya, jika di sekeliling desa mereka ada aparat yang mengepung lokasi yang dicurai tempat persembunyian Din Minimi Cs," jelasnya.
Dituturkan Bulee Dada, upaya memberantas kelompok sipil bersenjata yang diduga kerap melakukan aksi kriminal tentu harus didukung masyarakat secara menyeluruh.
Akan tetapi, perlu juga diperhatikan bahwa warga desa masih belum hilang rasa traumatiknya terhadap dentuman senjata paska konflik yang berkepenjangan, katanya.
Ia menilai, persoalan Din Minimi bisa selesai jika Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh mau turun tangan langsung tanpa meminjam tangan penegak hukum seperti kepolisian.
Karena, kata dia, tuntutan Nurdin hanya meminta kesejahteraan rakyat sebagaimana janji kampanye pasangan Zaini-Muzakir (Zikir).
"Kami sangat berharap agar gubernur dan wakil gubernur bisa berkomunikasi langsung dengan Din Minimi supaya persoalan gesekan sosial dan kriminalitas yang disematkan kepada kelompok itu bisa terselesaikan melalui cara santun dan bermartabat," pinta Bulee.
Pun demikian, Bulee Dada mengutuk keras siapapun yang mencoba merusak perdamaian Aceh dengan mengatasnamakan kelompok Din Minimi Cs. Karena, perdamaian adalah harga mati yang harus terus dipelihara dan dirawat secara bersama baik pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Penegak hukum harus hentikan perburuan Din Minimi. Selama ini polisi tidak persuasif terhadap kelompok itu, sejauh ini efek yang kita lihat di lapangan hanya merugikan serta meresahkan warga pedesaan," kata Muzamir di Langsa, Rabu.
Seharusnya, lanjut dia, semua pihak bisa menahan diri baik itu Pemerintah Aceh maupun aparat penegak hukum dan lebih arif dalam menyikapi persoalan yang tengah terjadi di masyarakat terkait dugaan aksi kriminal yang melibatkan Din Minimi Cs.
"Din Minimi hanya menuntut Pemerintah Aceh berlaku adil dan merealisasikan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat sewaktu kampanye "Zikir"," ujar Muzamir yang juga eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu.
Belakangan ini, sambung dia, keberadaan Din Minimi terus diendus pihak kepolisian. Dimana, setiap aksi pengerebekan terhadap kelompok sipil bersenjata yang dikomandoi Nurdin, hanya menjadikan trauma di tengah masyarakat pedesaan.
"Setiap ada penggerebekan, warga sekitar menjadi ketakutan dan trauma masa lalu atas ekses konflik bersenjata kambuh kembali. Harusnya aparat hukum bisa menggelar aksi lebih persuasif," tandas Muzamir yang akrab disapa Bulee Dada di kalangan eks kombatan ini.
Menurut Bulee, warga Pante Bidari dan sekitarnya ketakutan untuk ke sawah, ladang atau kebun. Hal ini dipicu oleh adanya pergerakan pasukan kepolisian di daerah mereka yang memungkinkan terjadi kontak senjata sewaktu-waktu tanpa diduga.
"Warga tak bisa bercocok tanam ke sawah atau ladang untuk bisa mendapatkan pundi rupiah sebagai pengepul asap di dapur rumahnya, jika di sekeliling desa mereka ada aparat yang mengepung lokasi yang dicurai tempat persembunyian Din Minimi Cs," jelasnya.
Dituturkan Bulee Dada, upaya memberantas kelompok sipil bersenjata yang diduga kerap melakukan aksi kriminal tentu harus didukung masyarakat secara menyeluruh.
Akan tetapi, perlu juga diperhatikan bahwa warga desa masih belum hilang rasa traumatiknya terhadap dentuman senjata paska konflik yang berkepenjangan, katanya.
Ia menilai, persoalan Din Minimi bisa selesai jika Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh mau turun tangan langsung tanpa meminjam tangan penegak hukum seperti kepolisian.
Karena, kata dia, tuntutan Nurdin hanya meminta kesejahteraan rakyat sebagaimana janji kampanye pasangan Zaini-Muzakir (Zikir).
"Kami sangat berharap agar gubernur dan wakil gubernur bisa berkomunikasi langsung dengan Din Minimi supaya persoalan gesekan sosial dan kriminalitas yang disematkan kepada kelompok itu bisa terselesaikan melalui cara santun dan bermartabat," pinta Bulee.
Pun demikian, Bulee Dada mengutuk keras siapapun yang mencoba merusak perdamaian Aceh dengan mengatasnamakan kelompok Din Minimi Cs. Karena, perdamaian adalah harga mati yang harus terus dipelihara dan dirawat secara bersama baik pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015