DPRD Kota Pangkalpinang meminta kepada pemerintah kota setempat agar menindak tegas kepada semua pegawai baik ASN maupun PHL yang terlibat narkoba.
Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, Jumat, sangat menyayangkan adanya oknum pegawai yang terlibat narkoba, karena ini bukan yang pertama kali ASN maupun Honorer terjerat kasus yang serupa.
"Sehingga kita meminta kepada pemerintah daerah, agar dapat bersikap tegas dan mampu untuk membuat sebuah kebijakan jangan sampai hal ini terulang kembali," katanya.
Menurutnya pemerintah kota Pangkalpinang sangat malu dengan masyarakat, di mana pemerintah daerah yang seharusnya menjadi penegak perda, tetapi malah ada oknum pegawai yang menjadi pengedar atau pemakai
"Kita menyambut baik wali kota yang bersikap tegas kepada para pelaku, untuk dapat menjadi pelajaran bagi yang lain, jangan sampai hal seperti ini terulang kembali," ujarnya.
Dikatakannya, semuanya tidak bisa diserahkan total kepada pemerintah daerah, karena waktu mereka lebih banyak di luar dari kegiatan kantor.
"Artinya ada peluang-peluang untuk mereka melakukan kegiatan itu di luar kantor, ini sebenarnya yang tidak kita ketahui," ungkap Rio.
Namun kata Dia, pembinaan mental spritual itu penting bagi ASN maupun Honorer kita, jangan sampai menjadi bumerang ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Kita menganjurkan untuk menjauhi narkoba, minuman beralkohol tetapi malah kita yang menjadi pelakunya," katanya.
Rio berharap agar pemerintah daerah, menganggarkan untuk tes urin secara berkala di beberapa OPD yang kita anggap penting untuk dilakukan, jangan sampai kecolongan lagi.
"Ini sangat penting menurut Rio, karena kasusnya sudah beberapa kali terjadi, sehingga kita berharap ini menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah, agar jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali," katanya.
Ia berharap pemerintah daerah menjadi pelopor untuk masyarakat di Pangkalpinang ini menjauhi narkoba, karena tidak ada manfaat sama sekali.
"Ini termasuk tindak pidana, apalagi kita aparatur negara, baik honor maupun ASN. Sehingga perlu bagi kita semua untuk benar-benar menjauhi narkoba," ujarnya.
Ia mengatakan, BNN sudah sering menyampaikan informasi dan flyer-flyer penolakan terhadap narkoba, sehingga harus didukung bukan malah menjadi pelakunya.
"Ini akan menjadi misi kita, nanti akan dibawa pada rapat komisi di internal DPRD, agar para OPD bersiap diri jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali di OPD nya masing-masing," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, Jumat, sangat menyayangkan adanya oknum pegawai yang terlibat narkoba, karena ini bukan yang pertama kali ASN maupun Honorer terjerat kasus yang serupa.
"Sehingga kita meminta kepada pemerintah daerah, agar dapat bersikap tegas dan mampu untuk membuat sebuah kebijakan jangan sampai hal ini terulang kembali," katanya.
Menurutnya pemerintah kota Pangkalpinang sangat malu dengan masyarakat, di mana pemerintah daerah yang seharusnya menjadi penegak perda, tetapi malah ada oknum pegawai yang menjadi pengedar atau pemakai
"Kita menyambut baik wali kota yang bersikap tegas kepada para pelaku, untuk dapat menjadi pelajaran bagi yang lain, jangan sampai hal seperti ini terulang kembali," ujarnya.
Dikatakannya, semuanya tidak bisa diserahkan total kepada pemerintah daerah, karena waktu mereka lebih banyak di luar dari kegiatan kantor.
"Artinya ada peluang-peluang untuk mereka melakukan kegiatan itu di luar kantor, ini sebenarnya yang tidak kita ketahui," ungkap Rio.
Namun kata Dia, pembinaan mental spritual itu penting bagi ASN maupun Honorer kita, jangan sampai menjadi bumerang ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Kita menganjurkan untuk menjauhi narkoba, minuman beralkohol tetapi malah kita yang menjadi pelakunya," katanya.
Rio berharap agar pemerintah daerah, menganggarkan untuk tes urin secara berkala di beberapa OPD yang kita anggap penting untuk dilakukan, jangan sampai kecolongan lagi.
"Ini sangat penting menurut Rio, karena kasusnya sudah beberapa kali terjadi, sehingga kita berharap ini menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah, agar jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali," katanya.
Ia berharap pemerintah daerah menjadi pelopor untuk masyarakat di Pangkalpinang ini menjauhi narkoba, karena tidak ada manfaat sama sekali.
"Ini termasuk tindak pidana, apalagi kita aparatur negara, baik honor maupun ASN. Sehingga perlu bagi kita semua untuk benar-benar menjauhi narkoba," ujarnya.
Ia mengatakan, BNN sudah sering menyampaikan informasi dan flyer-flyer penolakan terhadap narkoba, sehingga harus didukung bukan malah menjadi pelakunya.
"Ini akan menjadi misi kita, nanti akan dibawa pada rapat komisi di internal DPRD, agar para OPD bersiap diri jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali di OPD nya masing-masing," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022