Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggandeng sejumlah organisasi perempuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian dan kekerdilan.
"Isu ini masih menjadi permasalahan serius yang perlu segera diatasi bersama. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program dan kegiatan yang diharapkan bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Babel Asyraf Suryadin di Pangkalpinang, Jumat.
Menurut dia, beberapa isu yang menjadi masalah pada perempuan dan anak yang sering ditemui, yaitu KDRT, kekerasan pada anak, perceraian, beban ganda, pekerja anak, dan kekerdilan.
Di Babel, sejak Januari hingga Agustus 2022 DP3ACSKB menerima laporan sebanyak 137 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari kasus tersebut sebagian korban adalah kaum perempuan.
Dalam hal ini, DP3ACSKB Provinsi Babel melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban memiliki nomor pengaduan kekerasan perempuan dan anak melalui 0853-1414-5959.
"Ada beberapa penyebab terjadinya berbagai permasalahan rumah tangga tersebut, salah satunya yaitu pernikahan usia dini," katanya.
Dia mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi perempuan, kelompok masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi guna mencegah KDRT.
"Kita terus mendorong agar gerakan ini tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga banyak pihak yang terlibat sehingga hasilnya bisa lebih maksimal dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera," katanya.
Hal senada dikatakan Penjabat Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Babel Sri Utami Djamaluddin yang menyoroti berbagai permasalahan yang sering muncul terhadap perempuan Indonesia.
"Saya melihat perempuan-perempuan di Indonesia punya masalah berat, sebagai seorang ibu juga harus menyokong keuangan keluarga. Nah masalah yang paling terasa adalah KDRT, kemudian juga perceraian, hingga anak yang terlahir kerdil," katanya.
Pihaknya bersama organisasi perempuan lain yang berada di dalam BKOW Babel akan terus berupaya membantu edukasi dan sosialisasi dengan mengoptimalkan jaringan anggota organisasi yang tersebar hingga tingkat desa.
Selain edukasi mencegah pernikahan usia dini, juga perlu memberikan jalan keluar agar kesejahteraan keluarga semakin membaik dengan pola pemberdayaan perempuan melalui berbagai keterampilan usaha dan membangun ketahanan pangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Isu ini masih menjadi permasalahan serius yang perlu segera diatasi bersama. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program dan kegiatan yang diharapkan bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Babel Asyraf Suryadin di Pangkalpinang, Jumat.
Menurut dia, beberapa isu yang menjadi masalah pada perempuan dan anak yang sering ditemui, yaitu KDRT, kekerasan pada anak, perceraian, beban ganda, pekerja anak, dan kekerdilan.
Di Babel, sejak Januari hingga Agustus 2022 DP3ACSKB menerima laporan sebanyak 137 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari kasus tersebut sebagian korban adalah kaum perempuan.
Dalam hal ini, DP3ACSKB Provinsi Babel melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban memiliki nomor pengaduan kekerasan perempuan dan anak melalui 0853-1414-5959.
"Ada beberapa penyebab terjadinya berbagai permasalahan rumah tangga tersebut, salah satunya yaitu pernikahan usia dini," katanya.
Dia mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi perempuan, kelompok masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi guna mencegah KDRT.
"Kita terus mendorong agar gerakan ini tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga banyak pihak yang terlibat sehingga hasilnya bisa lebih maksimal dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera," katanya.
Hal senada dikatakan Penjabat Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Babel Sri Utami Djamaluddin yang menyoroti berbagai permasalahan yang sering muncul terhadap perempuan Indonesia.
"Saya melihat perempuan-perempuan di Indonesia punya masalah berat, sebagai seorang ibu juga harus menyokong keuangan keluarga. Nah masalah yang paling terasa adalah KDRT, kemudian juga perceraian, hingga anak yang terlahir kerdil," katanya.
Pihaknya bersama organisasi perempuan lain yang berada di dalam BKOW Babel akan terus berupaya membantu edukasi dan sosialisasi dengan mengoptimalkan jaringan anggota organisasi yang tersebar hingga tingkat desa.
Selain edukasi mencegah pernikahan usia dini, juga perlu memberikan jalan keluar agar kesejahteraan keluarga semakin membaik dengan pola pemberdayaan perempuan melalui berbagai keterampilan usaha dan membangun ketahanan pangan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022