Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly lantik Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, sebagai Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Bangka Belitung ( Pengganti Antar Waktu) di Hotel Grand Mercure Jakarta, Rabu (3/5).
Dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Pangkalpinang Rabu, Kakanwil Harun Sulianto dilantik bersama dengan 9 Kakanwil lainnya, yaitu Kakanwil Sumatera Barat, Kakanwil Sumatera Selatan, Kakanwil Lampung, Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Jawa Timur, Kakanwil Yogyakarta, Kakanwil Kalimantan Selatan, Kakanwil Sulawesi Utara, dan Kakanwil Sulawesi Barat.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, agar ada kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris .
Notaris diminta untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Notaris berperan sebagai garda terdepan untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Materi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga dapat terciptanya pemahaman yang baik .
“MPWN dan MKNW harus saling bersinergi, laksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan baik dan jujur,” ucap Yasonna.
Menkumham Yasonna juga berpesan kepada Notaris untuk bertindak profesional, menjaga marwah, harkat dan martabatnya.
Turut hadir dari Kemenkumham Babel , Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum (AHU), M. Bangbang, Akademisi, Hasmonel dan Analis Hukum, Imam Rokhayani.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Pangkalpinang Rabu, Kakanwil Harun Sulianto dilantik bersama dengan 9 Kakanwil lainnya, yaitu Kakanwil Sumatera Barat, Kakanwil Sumatera Selatan, Kakanwil Lampung, Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Jawa Timur, Kakanwil Yogyakarta, Kakanwil Kalimantan Selatan, Kakanwil Sulawesi Utara, dan Kakanwil Sulawesi Barat.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, agar ada kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris .
Notaris diminta untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Notaris berperan sebagai garda terdepan untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Materi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga dapat terciptanya pemahaman yang baik .
“MPWN dan MKNW harus saling bersinergi, laksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan baik dan jujur,” ucap Yasonna.
Menkumham Yasonna juga berpesan kepada Notaris untuk bertindak profesional, menjaga marwah, harkat dan martabatnya.
Turut hadir dari Kemenkumham Babel , Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum (AHU), M. Bangbang, Akademisi, Hasmonel dan Analis Hukum, Imam Rokhayani.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023