Komisi Informasi Pusat mendorong komitmen keterbukaan badan publik, dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) yang diperingati setiap tanggal 30 April dengan mengusung tema “Meneguhkan Peran Komisi Informasi Dalam Mengawal Pemilu 2024 yang Terbuka, Inklusif dan Informatif".
"Diperingatinya HAKIN dapat mendorong seluruh Badan Publik (BP), baik BP Negara maupun BP selain Negara untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik," kata Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yogiesdiantoro di Riau, Rabu.
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Pangkalpinang Rabu, Donny mengatakan upaya dan komitmen pemerintah dalam mendorong dan mewujudkan pemerintah yang terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan UU KIP, masih belum maksimal.
Ia menyampaikan publik masih mempersepsikan kurangnya atensi pemerintah dalam mengutamakan keterbukaan informasi.
PJ HAKIN 2023 Handoko Agung Saputro menjelaskan bahwa momentum peringatan HAKIN tahun 2023 diikuti sebanyak 500 peserta. Peserta terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, Penerima Anugerah Tinarbuka, Badan Publik Tingkat Nasional, Bupati di seluruh Provinsi Riau, Forkopimda Provinsi Riau, Forkopimda Kabupaten Kampar, OPD dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar, Pimpinan Lembaga KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, KPI, dan Dewan Pers.
Ia menambahkan rangkaian acara puncak peringatan HAKIN meliputi Anugerah Tinarbuka yang merupakan pemberian anugerah keterbukaan informasi publik tertinggi yang diberikan kepada pimpinan BP. Dirangkai dengan pengukuhan Duta Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari Prof. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P yang merupakan Menko Polhukam RI, Pakar Komuniasi Politik Effendi Gozali, M.Si., MPS., Ph.D, Wina Armada Sukardi, S.H., MBA., MM, dan Titi Anggraini, S.H., M.H mewakili unsur perempuan.
“Tugas dan fungsi Duta Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk mensosialisasikan, mengedukasikan, serta membudayakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.
Menurut dia pada puncak peringatan HAKIN mendeklarasikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 damai, jurdil, transparan, akuntabilitas, dan inklusif serta mengumumkan monitoring dan evaluasi BP serentak yang baru pertama kali dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Diperingatinya HAKIN dapat mendorong seluruh Badan Publik (BP), baik BP Negara maupun BP selain Negara untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik," kata Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yogiesdiantoro di Riau, Rabu.
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Pangkalpinang Rabu, Donny mengatakan upaya dan komitmen pemerintah dalam mendorong dan mewujudkan pemerintah yang terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan UU KIP, masih belum maksimal.
Ia menyampaikan publik masih mempersepsikan kurangnya atensi pemerintah dalam mengutamakan keterbukaan informasi.
PJ HAKIN 2023 Handoko Agung Saputro menjelaskan bahwa momentum peringatan HAKIN tahun 2023 diikuti sebanyak 500 peserta. Peserta terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, Penerima Anugerah Tinarbuka, Badan Publik Tingkat Nasional, Bupati di seluruh Provinsi Riau, Forkopimda Provinsi Riau, Forkopimda Kabupaten Kampar, OPD dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar, Pimpinan Lembaga KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, KPI, dan Dewan Pers.
Ia menambahkan rangkaian acara puncak peringatan HAKIN meliputi Anugerah Tinarbuka yang merupakan pemberian anugerah keterbukaan informasi publik tertinggi yang diberikan kepada pimpinan BP. Dirangkai dengan pengukuhan Duta Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari Prof. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P yang merupakan Menko Polhukam RI, Pakar Komuniasi Politik Effendi Gozali, M.Si., MPS., Ph.D, Wina Armada Sukardi, S.H., MBA., MM, dan Titi Anggraini, S.H., M.H mewakili unsur perempuan.
“Tugas dan fungsi Duta Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk mensosialisasikan, mengedukasikan, serta membudayakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.
Menurut dia pada puncak peringatan HAKIN mendeklarasikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 damai, jurdil, transparan, akuntabilitas, dan inklusif serta mengumumkan monitoring dan evaluasi BP serentak yang baru pertama kali dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023