Jakarta (Antara Babel) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mencecar mantan Komisaris PT Mobile8 Telecom yang juga CEO MNC, Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo terkait kewenangan tugas sebagai komisaris perusahaan telekomunikasi itu.
"Pemeriksaannya terkait dengan tugas dan kewenangan seorang komisaris yang bertanggungjawab mengawasi dan mengevaluasi hasil yang diperoleh oleh perusahaan termasuk rencana kerja perusahaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto di Jakarta, Senin.
Termasuk pula hal yang berkaitan dengan ada atau tidaknya dugaan penempatan dana sebesar Rp80 miliar oleh perusahaan saksi kepada PT. TDM Aset Manajemen dan Pasar Modal untuk diserahkan kepada PT. Djaya Nusantara Komunikasi.
Dugaan korupsi restitusi pajak itu diketahui setelah tim penyidik mendapatkan keterangan dari Direktur PT Djaya Nusantara Komunikasi bahwa transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT Djaya Nusantara Komunikasi tahun 2007-2009 senilai Rp80 miliar adalah transaksi fiktif dan hanya untuk kelengkapan administrasi pihak PT Mobile8 Telecom akan mentransfer uang senilai Rp80 milar ke rekening PT Djaya Nusantara Komunikasi.
Transfer tersebut dilakukan pada Desember 2007 dengan dua kali pelaksanaan, pertama transfer dikirim senilai Rp50 miliar dan kedua Rp30 miliar.
Namun, faktanya PT Djaya Nusantara Komunikasi tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom. Permohonan restitusi pajak lalu dikabulkan oleh KPP, padahal transaksi perdagangan fiktif.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Pemeriksaannya terkait dengan tugas dan kewenangan seorang komisaris yang bertanggungjawab mengawasi dan mengevaluasi hasil yang diperoleh oleh perusahaan termasuk rencana kerja perusahaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto di Jakarta, Senin.
Termasuk pula hal yang berkaitan dengan ada atau tidaknya dugaan penempatan dana sebesar Rp80 miliar oleh perusahaan saksi kepada PT. TDM Aset Manajemen dan Pasar Modal untuk diserahkan kepada PT. Djaya Nusantara Komunikasi.
Dugaan korupsi restitusi pajak itu diketahui setelah tim penyidik mendapatkan keterangan dari Direktur PT Djaya Nusantara Komunikasi bahwa transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT Djaya Nusantara Komunikasi tahun 2007-2009 senilai Rp80 miliar adalah transaksi fiktif dan hanya untuk kelengkapan administrasi pihak PT Mobile8 Telecom akan mentransfer uang senilai Rp80 milar ke rekening PT Djaya Nusantara Komunikasi.
Transfer tersebut dilakukan pada Desember 2007 dengan dua kali pelaksanaan, pertama transfer dikirim senilai Rp50 miliar dan kedua Rp30 miliar.
Namun, faktanya PT Djaya Nusantara Komunikasi tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom. Permohonan restitusi pajak lalu dikabulkan oleh KPP, padahal transaksi perdagangan fiktif.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016