Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang siap menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 usai resmi dilantik di Jakarta pada Sabtu (20/8) malam.
Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, Selasa, mengatakan usai dilantik pihaknya diarahkan agar langsung berkoordinasi di daerah masing-masing agar pelaksanaan Pemilu berjalan lancar.
"Pasca pelantikan, kami diarahkan oleh pimpinan Bawaslu RI untuk segera berkoordinasi ke daerah masing-masing. Alhamdulillah hari ini kami sudah mulai bekerja dan langsung melakukan pertemuan internal baik kepada seluruh pimpinan maupun sekretariatan," katanya.
Hal itu dilakukan kata Dia, dikarenakan tahapan pemilu 2024 di depan mata, artinya harus gerak cepat untuk mempersiapkan hal-hal yang menjadi tupoksi kami dalam menghadapi pemilu 2024.
"Adapun prioritas kedepan Membangun Sinergisitas antar Lembaga Terkait , peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang professional. Selain itu juga menekankan pelatihan intensif dan berkala bagi seluruh komisioner, pegawai atau staf staf pendukung di bawaslu Kota Pangkalpinang," katanya.
Sementara Koordinator Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Pangkalpinang, Wahyu Saputra mengatakan pihaknya saat ini kembali mengintensifkan fungsi pengawasan partisipatif dengan cara memberikan pemahaman melalui sosialisasi massif kepada masyarakat luas maupun kelompok pegiat pemilu agar turut andil dalam mensukseskan Pemilu 2024.
Pengawasan partisipatif ini kata Wahyu bentuk nyata warga negara yang peduli terhadap proses demokratisasi yang adil dan berintegritas.
"Karena kami baru dilantik kemarin, tentu kita harus menyesuaikan program divisi HP2H yang sudah disusun periode sebelumnya. Dari komunikasi internal ada beberapa program yang belum terealisasi salah satunya program sosialisasi partisipatif masyarakat. Ini secepatnya akan kita laksanakan dan tentunya pula akan melibatkan masyarakat," ujar Wahyu.
Kegiatan sosialisasi yang sudah maupun akan dilaksanakan Bawaslu kedepan adalah suatu keniscayaan divisi HP2H untuk memberikan pemahaman soal apa saja terkait tahapan-tahapan pemilu, pengawasan yang dapat dilakukan hingga tata cara memberikan tanggapan maupun tata cara melakukan pelaporan terkait pelanggaran.
HP2H Bawaslu juga mengharapkan insan pers dapat menjadi sahabat Bawaslu agar dapat bersama-sama memberikan informasi mengenai proses tahapan pemilu serta ikut mengawal pengawasan daripada tahapan pemilu.
"Ya harapan kami, insan pers dapat mendukung Bawaslu dalam proses sosialisasi pencegahan dalam setiap tahapan pemilu," harap Wahyu.
Sementara itu, koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Dian Bastari mengutarakan tahapan Pemilu saat ini adalah soal DCS. Bahkan saat ini Bawaslu sudah mendirikan posko pengaduan terkait masa tanggapan masyarakat pasca penetapan DCS oleh KPU.
"Untuk saat ini kita masih menunggu tanggapan masyarakat terkait penetapan DCS. Bawaslu juga sudah mendirikan Posko pengaduan di kantor Bawaslu," kata Dian.
Meski baru dilantik kemarin, menurut informasi internal lanjut Dian pihak Bawaslu belum menemukan maupun laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan Pemilu hingga ditetapkan DCS.
"Jadi sampai sekarang belum ada penindakan pelanggaran. Namun dari sisi kesiapan Divisi kita siap mengawal dan menindak semua bentuk pelanggaran," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, Selasa, mengatakan usai dilantik pihaknya diarahkan agar langsung berkoordinasi di daerah masing-masing agar pelaksanaan Pemilu berjalan lancar.
"Pasca pelantikan, kami diarahkan oleh pimpinan Bawaslu RI untuk segera berkoordinasi ke daerah masing-masing. Alhamdulillah hari ini kami sudah mulai bekerja dan langsung melakukan pertemuan internal baik kepada seluruh pimpinan maupun sekretariatan," katanya.
Hal itu dilakukan kata Dia, dikarenakan tahapan pemilu 2024 di depan mata, artinya harus gerak cepat untuk mempersiapkan hal-hal yang menjadi tupoksi kami dalam menghadapi pemilu 2024.
"Adapun prioritas kedepan Membangun Sinergisitas antar Lembaga Terkait , peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang professional. Selain itu juga menekankan pelatihan intensif dan berkala bagi seluruh komisioner, pegawai atau staf staf pendukung di bawaslu Kota Pangkalpinang," katanya.
Sementara Koordinator Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Pangkalpinang, Wahyu Saputra mengatakan pihaknya saat ini kembali mengintensifkan fungsi pengawasan partisipatif dengan cara memberikan pemahaman melalui sosialisasi massif kepada masyarakat luas maupun kelompok pegiat pemilu agar turut andil dalam mensukseskan Pemilu 2024.
Pengawasan partisipatif ini kata Wahyu bentuk nyata warga negara yang peduli terhadap proses demokratisasi yang adil dan berintegritas.
"Karena kami baru dilantik kemarin, tentu kita harus menyesuaikan program divisi HP2H yang sudah disusun periode sebelumnya. Dari komunikasi internal ada beberapa program yang belum terealisasi salah satunya program sosialisasi partisipatif masyarakat. Ini secepatnya akan kita laksanakan dan tentunya pula akan melibatkan masyarakat," ujar Wahyu.
Kegiatan sosialisasi yang sudah maupun akan dilaksanakan Bawaslu kedepan adalah suatu keniscayaan divisi HP2H untuk memberikan pemahaman soal apa saja terkait tahapan-tahapan pemilu, pengawasan yang dapat dilakukan hingga tata cara memberikan tanggapan maupun tata cara melakukan pelaporan terkait pelanggaran.
HP2H Bawaslu juga mengharapkan insan pers dapat menjadi sahabat Bawaslu agar dapat bersama-sama memberikan informasi mengenai proses tahapan pemilu serta ikut mengawal pengawasan daripada tahapan pemilu.
"Ya harapan kami, insan pers dapat mendukung Bawaslu dalam proses sosialisasi pencegahan dalam setiap tahapan pemilu," harap Wahyu.
Sementara itu, koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Dian Bastari mengutarakan tahapan Pemilu saat ini adalah soal DCS. Bahkan saat ini Bawaslu sudah mendirikan posko pengaduan terkait masa tanggapan masyarakat pasca penetapan DCS oleh KPU.
"Untuk saat ini kita masih menunggu tanggapan masyarakat terkait penetapan DCS. Bawaslu juga sudah mendirikan Posko pengaduan di kantor Bawaslu," kata Dian.
Meski baru dilantik kemarin, menurut informasi internal lanjut Dian pihak Bawaslu belum menemukan maupun laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan Pemilu hingga ditetapkan DCS.
"Jadi sampai sekarang belum ada penindakan pelanggaran. Namun dari sisi kesiapan Divisi kita siap mengawal dan menindak semua bentuk pelanggaran," tegasnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023