Genap satu dekade Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi berdiri dan memulai kiprahnya sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Bumi Serumpun Sebalai.
Untuk memperingatinya, Ombudsman Babel menggelar sejumlah kegiatan, salah satunya adalah pemberian apresiasi peningkatan kualitas layanan publik kepada para pemangku kepentingan dan penyelenggara pelayanan atas kinerja dan kontribusi terbaiknya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana Pemprov Babel berhasil meraih penghargaan atas kolaborasi dan sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih kepada Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu di Gedung Auditorium Zahari MZ Kabupaten Belitung Timur, Jumat (25/8) sore.
Pj Gubernur Suganda mengatakan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya, karena ketika suatu daerah tidak mampu memberikan akses yang mudah dalam pelayanan publik maka akan mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dasar dan berdampak kepada kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
"Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangatlah besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat," katanya.
Ia menyampaikan peran Ombudsman sebagai pengawas eksternal dibidang pelayanan publik sangat signifikan di negeri ini sebagai lembaga negara yang menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah.
Menurut dia hal itu dikarenakan selain memiliki fungsi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman juga memiliki tugas dalam melakukan upaya pencegahan maladministrasi pada pelayanan publik sebagai cikal bakal terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Dan yang tak kalah penting adalah bahwa ombudsman juga mengakomodir terhadap pengaduan pelayanan publik yang berasal dari masyarakat selaku pengguna layanan, serta memastikan pengaduan dikelola dengan baik oleh unit penyelenggara pelayanan publik berupa jawaban dan tindaklanjut secara cepat dan tuntas," tuturnya.
"Mudah-mudahan diusia ke-10 ini, Ombudsman Perwakilan Babel semakin baik dalam pengawasan pelayanan publik di Babel," harapnya.
Selain memberikan apresiasi peningkatan kualitas layanan publik, dalam acara tersebut, Ombudsman RI juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dan rencana kerja bersama pemerintah daerah di Babel.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Untuk memperingatinya, Ombudsman Babel menggelar sejumlah kegiatan, salah satunya adalah pemberian apresiasi peningkatan kualitas layanan publik kepada para pemangku kepentingan dan penyelenggara pelayanan atas kinerja dan kontribusi terbaiknya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana Pemprov Babel berhasil meraih penghargaan atas kolaborasi dan sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih kepada Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu di Gedung Auditorium Zahari MZ Kabupaten Belitung Timur, Jumat (25/8) sore.
Pj Gubernur Suganda mengatakan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya, karena ketika suatu daerah tidak mampu memberikan akses yang mudah dalam pelayanan publik maka akan mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dasar dan berdampak kepada kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
"Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangatlah besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat," katanya.
Ia menyampaikan peran Ombudsman sebagai pengawas eksternal dibidang pelayanan publik sangat signifikan di negeri ini sebagai lembaga negara yang menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah.
Menurut dia hal itu dikarenakan selain memiliki fungsi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman juga memiliki tugas dalam melakukan upaya pencegahan maladministrasi pada pelayanan publik sebagai cikal bakal terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Dan yang tak kalah penting adalah bahwa ombudsman juga mengakomodir terhadap pengaduan pelayanan publik yang berasal dari masyarakat selaku pengguna layanan, serta memastikan pengaduan dikelola dengan baik oleh unit penyelenggara pelayanan publik berupa jawaban dan tindaklanjut secara cepat dan tuntas," tuturnya.
"Mudah-mudahan diusia ke-10 ini, Ombudsman Perwakilan Babel semakin baik dalam pengawasan pelayanan publik di Babel," harapnya.
Selain memberikan apresiasi peningkatan kualitas layanan publik, dalam acara tersebut, Ombudsman RI juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dan rencana kerja bersama pemerintah daerah di Babel.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023