Amerika Serikat pada Rabu mengatakan Rusia berhubungan dengan Korea Utara untuk mendapatkan senjata dari negara itu untuk perang di Ukraina, sebuah tuduhan yang menurut kelompok anggota PBB yang dipimpin AS merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan.
"Kami memiliki informasi...ada negosiasi senjata antara Rusia dan Korut yang secara aktif meningkat," kata juru bicara Gedung Putih John Kirby kepada wartawan dalam konferensi pers secara daring.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korut Kim Jong Un saling bertukar surat "berjanji meningkatkan kerjasama bilateral mereka" sejak kunjungan terbaru Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke Pyongyang, kata Kirby.
"Seluruh perjanjian senjata antara Korut dengan Rusia akan melanggar langsung beberapa resolusi DK PBB," kata dia.
AS, Jepang, Korea Selatan dan Inggris mengatakan "Rusia sedang menegosiasikan kesepakatan potensial sejumlah besar dan berbagai jenis amunisi dari Korut untuk digunakan melawan Ukraina" menurut pernyataan bersama yang dirilis Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Pernyataan itu juga mendesak Korut untuk menghentikan negosiasi senjata dengan Rusia karena negara Asia itu telah mengatakan di depan umum dalam sejumlah kesempatan bahwa pihaknya tidak akan menjual senjata kepada Rusia.
Tindakan itu terjadi setelah Shoigu menghadiri parade militer di Pyongyang pada Juli dalam peringatan 70 tahun penandatanganan gencatan senjata Perang Korea.
"Sangat memalukan bahwa Federasi Rusia -- anggota permanen Dewan Keamanan -- berpartisipasi dalam perayaan atas upaya Korut mengembangkan sistem pengiriman senjata nuklir berkelanjutan, kata pernyataan itu.
Bersamaan dengan dugaan kesepakatan senjata dengan Korut, pernyataan itu mengatakan Rusia telah membeli drone dari Iran bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan dan menggunakan drone tersebut untuk menyerang Ukraina.
Pernyataan itu juga menyebut pola perilaku Rusia "tidak dapat diterima", menuduh Moskow mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota DK PBB dan mendukung rezim yang terlibat dalam proliferasi nuklir.
Setelah kunjungan Shoigu ke Pyongyang, sekelompok pejabat Rusia mengunjungi ibukota Korut membahas mengenai kemungkinan kesepakatan senjata, kata Kirby, mencatat bahwa diskusi tingkat tinggi kemungkinan berlanjut beberapa bulan ke depan.
"Untuk mendapatkan senjata-senjata ini, Rusia akan melanggar resolusi DK, termasuk resolusi yang didukung Rusia sendiri," kata Thomas-Greenfield dalam konferensi pers di kantor pusat PBB di New York.
Sementara itu Kimihiro Ishikane, Duta Besar Jepang untuk PBB, mengatakan pentingnya untuk memperjelas kesepakatan senjata apapun antara Korut dan Rusia tidak dapat diterima. "Ini harus menjadi masalah yang melibatkan Ukraina dan juga nonproliferasi nuklir," katanya.
Media Korut memberitakan pada 15 Agustus bahwa Putin dan Jong Un bertukar ucapan selamat melalui telegram pada peringatan 78 tahun berakhirnya pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Kami memiliki informasi...ada negosiasi senjata antara Rusia dan Korut yang secara aktif meningkat," kata juru bicara Gedung Putih John Kirby kepada wartawan dalam konferensi pers secara daring.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korut Kim Jong Un saling bertukar surat "berjanji meningkatkan kerjasama bilateral mereka" sejak kunjungan terbaru Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke Pyongyang, kata Kirby.
"Seluruh perjanjian senjata antara Korut dengan Rusia akan melanggar langsung beberapa resolusi DK PBB," kata dia.
AS, Jepang, Korea Selatan dan Inggris mengatakan "Rusia sedang menegosiasikan kesepakatan potensial sejumlah besar dan berbagai jenis amunisi dari Korut untuk digunakan melawan Ukraina" menurut pernyataan bersama yang dirilis Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Pernyataan itu juga mendesak Korut untuk menghentikan negosiasi senjata dengan Rusia karena negara Asia itu telah mengatakan di depan umum dalam sejumlah kesempatan bahwa pihaknya tidak akan menjual senjata kepada Rusia.
Tindakan itu terjadi setelah Shoigu menghadiri parade militer di Pyongyang pada Juli dalam peringatan 70 tahun penandatanganan gencatan senjata Perang Korea.
"Sangat memalukan bahwa Federasi Rusia -- anggota permanen Dewan Keamanan -- berpartisipasi dalam perayaan atas upaya Korut mengembangkan sistem pengiriman senjata nuklir berkelanjutan, kata pernyataan itu.
Bersamaan dengan dugaan kesepakatan senjata dengan Korut, pernyataan itu mengatakan Rusia telah membeli drone dari Iran bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan dan menggunakan drone tersebut untuk menyerang Ukraina.
Pernyataan itu juga menyebut pola perilaku Rusia "tidak dapat diterima", menuduh Moskow mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota DK PBB dan mendukung rezim yang terlibat dalam proliferasi nuklir.
Setelah kunjungan Shoigu ke Pyongyang, sekelompok pejabat Rusia mengunjungi ibukota Korut membahas mengenai kemungkinan kesepakatan senjata, kata Kirby, mencatat bahwa diskusi tingkat tinggi kemungkinan berlanjut beberapa bulan ke depan.
"Untuk mendapatkan senjata-senjata ini, Rusia akan melanggar resolusi DK, termasuk resolusi yang didukung Rusia sendiri," kata Thomas-Greenfield dalam konferensi pers di kantor pusat PBB di New York.
Sementara itu Kimihiro Ishikane, Duta Besar Jepang untuk PBB, mengatakan pentingnya untuk memperjelas kesepakatan senjata apapun antara Korut dan Rusia tidak dapat diterima. "Ini harus menjadi masalah yang melibatkan Ukraina dan juga nonproliferasi nuklir," katanya.
Media Korut memberitakan pada 15 Agustus bahwa Putin dan Jong Un bertukar ucapan selamat melalui telegram pada peringatan 78 tahun berakhirnya pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023