Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendata ulang penerima gas elpiji bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.
"Saat ini penyaluran gas elpiji bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga stok di pangkalan dan agen kurang," kata Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Babel Yuliswan di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan cikal bakal pemberian gas berukuran 3 kilogram ini sebagai penganti minyak tanah bersubsidi untuk meringankan beban masyarakat miskin.
"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota mengawasi dan mendata penerima gas bersubsidi ini, sehingga tidak ada lagi masyarakat mampu, usaha rumah makan, restoran skala besar yang menggunakan gas 3 kilogram ini," ujarnya.
Ia mengatakan penyaluran gas elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran mengakibatkan persediaan gas berkurang dan harga mengalami kenaikan yang memberatkan ekonomi masyarakat miskin.
"Saat ini harga gas elpiji di masyarakat sudah mencapai Rp23 ribu hingga Rp25 ribu per tabung dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.500 per tabung," ujarnya.
Menurut dia dalam pengawasan dan penindakan kepada agen dan pangkalan yang nakal hanya bersifat pembinaan, sehingga harga gas elpiji bersubsidi sulit dikendalikan.
"Ked epan kami akan melibatkan Polri dalam mengoptimalkan pengawasan dan penindakan agen dan pangkalan yang melanggar aturan dalam distribusi gas bersubsidi itu," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pangkalan gas elpiji bersubsidi diminta menjual gas kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi dan tidak lagi menjual kepada pedagang eceran dalam skala besar.
"Pangkalan diharapkan tidak lagi melayani atau menjual gas bersubsidi tidak lebih dari satu kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi itu," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Saat ini penyaluran gas elpiji bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga stok di pangkalan dan agen kurang," kata Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Babel Yuliswan di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan cikal bakal pemberian gas berukuran 3 kilogram ini sebagai penganti minyak tanah bersubsidi untuk meringankan beban masyarakat miskin.
"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota mengawasi dan mendata penerima gas bersubsidi ini, sehingga tidak ada lagi masyarakat mampu, usaha rumah makan, restoran skala besar yang menggunakan gas 3 kilogram ini," ujarnya.
Ia mengatakan penyaluran gas elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran mengakibatkan persediaan gas berkurang dan harga mengalami kenaikan yang memberatkan ekonomi masyarakat miskin.
"Saat ini harga gas elpiji di masyarakat sudah mencapai Rp23 ribu hingga Rp25 ribu per tabung dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.500 per tabung," ujarnya.
Menurut dia dalam pengawasan dan penindakan kepada agen dan pangkalan yang nakal hanya bersifat pembinaan, sehingga harga gas elpiji bersubsidi sulit dikendalikan.
"Ked epan kami akan melibatkan Polri dalam mengoptimalkan pengawasan dan penindakan agen dan pangkalan yang melanggar aturan dalam distribusi gas bersubsidi itu," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pangkalan gas elpiji bersubsidi diminta menjual gas kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi dan tidak lagi menjual kepada pedagang eceran dalam skala besar.
"Pangkalan diharapkan tidak lagi melayani atau menjual gas bersubsidi tidak lebih dari satu kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi itu," harapnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016