Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Naziarto mengatakan ada beberapa penekanan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dari hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) minggu lalu di Jakarta.
"Hasil rakornas Korpri kemarin, arahan Presiden RI, Joko Widodo menekankan birokrasi kedepan harus profesional, adaptif dan bisa berkolaboratif," kata Naziarto di Pangkalpinang, Jumat.
Naziarto mengatakan birokrasi juga dituntut untuk kerja cepat, kerja tepat dan kerja cerdas agar hasilnya dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat juga mendapat pelayanan yang maksimal.
"Itu yang diinginkan Presiden Jokowi. Di daerah kita harus mengimplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden karena di daerah lah yang paling besar pengaruh dari birokrasi," ujarnya.
Selain itu Anggota Korpri juga dituntut harus bisa bekerjasama dengan semua pihak dan dengan siapapun serta bisa menjunjung tinggi kepemerintahan, karena Korpri lahir dari pemerintah dan negara.
"Anggota korpri harus eksis dan dituntut untuk dapat bekerjasama dengan semua pihak dan dengan siapapun serta menjunjung tinggi kepemerintahan. PNS dan PPPk ada karena adanya pemerintah dan negara. Jadi siapapun Presidennya kita harus ikuti arahannya," ujarnya.
Sekda Naziarto menambahkan, Rakornas Korpri 2023 juga membahas tentang kesejahteraan anggota Korpri yang akan disesuaikan dengan kinerjanya, karena adanya revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kesejahteraan Korpri juga kita bahas agar di Undang-undang ASN yang baru ada peningkatan kesejahteraan untuk ASN yang dinilai dari kinerjanya," tutup Sekda.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Hasil rakornas Korpri kemarin, arahan Presiden RI, Joko Widodo menekankan birokrasi kedepan harus profesional, adaptif dan bisa berkolaboratif," kata Naziarto di Pangkalpinang, Jumat.
Naziarto mengatakan birokrasi juga dituntut untuk kerja cepat, kerja tepat dan kerja cerdas agar hasilnya dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat juga mendapat pelayanan yang maksimal.
"Itu yang diinginkan Presiden Jokowi. Di daerah kita harus mengimplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden karena di daerah lah yang paling besar pengaruh dari birokrasi," ujarnya.
Selain itu Anggota Korpri juga dituntut harus bisa bekerjasama dengan semua pihak dan dengan siapapun serta bisa menjunjung tinggi kepemerintahan, karena Korpri lahir dari pemerintah dan negara.
"Anggota korpri harus eksis dan dituntut untuk dapat bekerjasama dengan semua pihak dan dengan siapapun serta menjunjung tinggi kepemerintahan. PNS dan PPPk ada karena adanya pemerintah dan negara. Jadi siapapun Presidennya kita harus ikuti arahannya," ujarnya.
Sekda Naziarto menambahkan, Rakornas Korpri 2023 juga membahas tentang kesejahteraan anggota Korpri yang akan disesuaikan dengan kinerjanya, karena adanya revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kesejahteraan Korpri juga kita bahas agar di Undang-undang ASN yang baru ada peningkatan kesejahteraan untuk ASN yang dinilai dari kinerjanya," tutup Sekda.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023