Muntok (Antara Babel) - Wakil Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Markus, meminta seluruh kepala desa cermat menggunakan anggaran dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah dalam jumlah cukup besar agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
"Tahun ini jumlah keseluruhan dana desa yang dialokasikan mencapai Rp39,25 miliar atau meningkat cukup signifikan dibanding 2015 yang besarnya Rp17,49 miliar," katanya di Muntok, Jumat.
Besarnya anggaran dana desa tersebut harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan oleh kepala desa dan jajarannya agar tidak tersandung pelanggaran hukum
Hal itu diungkapkan Markus di hadapan 60 kepala desa di Kabupaten Bangka Barat saat kegiatan sosialisasi kebijakan dana desa yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Graha Aparatur Muntok.
Ia mengatakan meningkatnya jumlah dana desa hingga dua kali lipat mempunyai tingkat kesulitan tersendiri dalam mengelolanya.
"Anggaran cukup besar, butuh perhatian khusus dari semua pihak dalam mengelola dan menggunakan anggaran tersebut," kata dia.
Dia menjelaskan pemerintah juga akan membantu dalam penggunaan dana tersebut melalui pendampingan dari petugas maupun SKPD terkait.
Sosialisasi seperti yang dilakukan kepada seluruh kepala desa tersebut, juga merupakan salah satu cara pendampingan yang diberikan pemerintah kepada daerah agar penggunaan anggaran benar-benar untuk pembangunan desa sesuai dengan peraturan.
"Kami ingatkan kembali kepada seluruh kepala desa, anggaran tersebut hanya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk itu cermati petunjuk teknis yang ada," kata dia.
Ia mengatakan penggunaan dana sesuai prioritas penggunaan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa yang disesuaikan dengan peraturan.
"Kami berharap seluruh kepala desa memahami aturan yang ada dan menaati batas sehingga desa sebagai ujung tombak penggunaan anggaran tersebut dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan prosedur yang benar," katanya.
Selain seluruh kepala desa, sosialisasi yang mendatangkan narasumber dari Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut, juga diikuti camat dan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Tahun ini jumlah keseluruhan dana desa yang dialokasikan mencapai Rp39,25 miliar atau meningkat cukup signifikan dibanding 2015 yang besarnya Rp17,49 miliar," katanya di Muntok, Jumat.
Besarnya anggaran dana desa tersebut harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan oleh kepala desa dan jajarannya agar tidak tersandung pelanggaran hukum
Hal itu diungkapkan Markus di hadapan 60 kepala desa di Kabupaten Bangka Barat saat kegiatan sosialisasi kebijakan dana desa yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Graha Aparatur Muntok.
Ia mengatakan meningkatnya jumlah dana desa hingga dua kali lipat mempunyai tingkat kesulitan tersendiri dalam mengelolanya.
"Anggaran cukup besar, butuh perhatian khusus dari semua pihak dalam mengelola dan menggunakan anggaran tersebut," kata dia.
Dia menjelaskan pemerintah juga akan membantu dalam penggunaan dana tersebut melalui pendampingan dari petugas maupun SKPD terkait.
Sosialisasi seperti yang dilakukan kepada seluruh kepala desa tersebut, juga merupakan salah satu cara pendampingan yang diberikan pemerintah kepada daerah agar penggunaan anggaran benar-benar untuk pembangunan desa sesuai dengan peraturan.
"Kami ingatkan kembali kepada seluruh kepala desa, anggaran tersebut hanya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk itu cermati petunjuk teknis yang ada," kata dia.
Ia mengatakan penggunaan dana sesuai prioritas penggunaan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa yang disesuaikan dengan peraturan.
"Kami berharap seluruh kepala desa memahami aturan yang ada dan menaati batas sehingga desa sebagai ujung tombak penggunaan anggaran tersebut dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan prosedur yang benar," katanya.
Selain seluruh kepala desa, sosialisasi yang mendatangkan narasumber dari Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut, juga diikuti camat dan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016