Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempercepat penanganan kasus stunting untuk mewujudkan daerah nihil kasus gizi buruk pada 2024 mendatang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka, Muhammad Jumani dalam keterangan, Selasa mengatakan mempercepat penanganan kasus stunting guna mewujudkan Kabupaten Bangka bebas stunting pada tahun 2024 mendatang merupakan suatu keharusan.
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan stunting seperti, melakukan intervensi penurunan stunting melalui aksi konvergensi memperkuat koordinasi semua pihak dan pemberdayaan masyarakat.
Meskipun hasil Surveilensi Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) prevalensi Stunting di Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 1,34 persen dan turun menjadi 1,27 pada Febuari 2023, namun angka kasus stunting masih terbilang cukup besar mencapai ratusan kasus.
"Intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat," kata Jumani.
Terdata 10 desa lokus stunting di Kabupaten Bangka meliputi, desa Mendo, Cekong Abang, Kemuja, Penagan, Kita Kapur, Petaling Banjar, Labu Air Pandan, Gunung Muda, Banyu Asin dan Desa Rebo.
Dia berharap perlunya evaluasi terhadap permasalahan stunting yang masih ada, supaya tidak semakin buruk dan segera dapat ditangani dengan baik dan benar.
"Saya optimis kasus stunting di Kabupaten Bangka dapat diselesaikan dengan cara intervensi penanganan yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak," ujarnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka, Nurita mengatakan ada delapan aksi integrasi yang terlaksana dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting yakni, analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup tentang peran desa, pembinaan KPM, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, review kinerja tahunan.
"Delapan aksi integrasi tersebut menjadi indikator cakupan layanan sehingga nantinya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan," jelas Nurita.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka, Muhammad Jumani dalam keterangan, Selasa mengatakan mempercepat penanganan kasus stunting guna mewujudkan Kabupaten Bangka bebas stunting pada tahun 2024 mendatang merupakan suatu keharusan.
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan stunting seperti, melakukan intervensi penurunan stunting melalui aksi konvergensi memperkuat koordinasi semua pihak dan pemberdayaan masyarakat.
Meskipun hasil Surveilensi Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) prevalensi Stunting di Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 1,34 persen dan turun menjadi 1,27 pada Febuari 2023, namun angka kasus stunting masih terbilang cukup besar mencapai ratusan kasus.
"Intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat," kata Jumani.
Terdata 10 desa lokus stunting di Kabupaten Bangka meliputi, desa Mendo, Cekong Abang, Kemuja, Penagan, Kita Kapur, Petaling Banjar, Labu Air Pandan, Gunung Muda, Banyu Asin dan Desa Rebo.
Dia berharap perlunya evaluasi terhadap permasalahan stunting yang masih ada, supaya tidak semakin buruk dan segera dapat ditangani dengan baik dan benar.
"Saya optimis kasus stunting di Kabupaten Bangka dapat diselesaikan dengan cara intervensi penanganan yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak," ujarnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka, Nurita mengatakan ada delapan aksi integrasi yang terlaksana dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting yakni, analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup tentang peran desa, pembinaan KPM, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, review kinerja tahunan.
"Delapan aksi integrasi tersebut menjadi indikator cakupan layanan sehingga nantinya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan," jelas Nurita.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023