Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, saat menyampaikan visi-misi dalam debat pertama Pilpres 2024, Selasa malam, berjanji menegakkan hukum secara adil untuk seluruh masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum yang adil harus dijalankan oleh pemegang kekuasaan. Namun yang terjadi saat ini, kata Anies, banyak peraturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan tertentu.
"Apakah ini (hukum yang tidak tegak) akan diteruskan ? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan," kata Anies di Halaman Gedung KPU, Jakarta.
Dia mengatakan Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Karena itu, menurutnya kekuasaan harus diatur oleh hukum yang berlaku, bukan sebaliknya.
Selain itu, dia menilai saat ini hukum bersifat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan.
"Karena itu kita mendorong perubahan, mengendalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," kata dia.
Ia juga mengatakan saat ini banyak anak bangsa yang mencoba mengungkapkan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun, kata dia, mereka justru dihadapkan dengan kekerasan, benturan, bahkan gas air mata.
Untuk itu, dia mengaku akan berkomitmen untuk menegakkan hukum dari atas hingga ke bawah. Komitmen itu, kata dia, berlaku juga untuk ASN, TNI, hingga Polri.
"Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi," kata dia.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Menurutnya, penegakan hukum yang adil harus dijalankan oleh pemegang kekuasaan. Namun yang terjadi saat ini, kata Anies, banyak peraturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan tertentu.
"Apakah ini (hukum yang tidak tegak) akan diteruskan ? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan," kata Anies di Halaman Gedung KPU, Jakarta.
Dia mengatakan Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Karena itu, menurutnya kekuasaan harus diatur oleh hukum yang berlaku, bukan sebaliknya.
Selain itu, dia menilai saat ini hukum bersifat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan.
"Karena itu kita mendorong perubahan, mengendalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," kata dia.
Ia juga mengatakan saat ini banyak anak bangsa yang mencoba mengungkapkan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun, kata dia, mereka justru dihadapkan dengan kekerasan, benturan, bahkan gas air mata.
Untuk itu, dia mengaku akan berkomitmen untuk menegakkan hukum dari atas hingga ke bawah. Komitmen itu, kata dia, berlaku juga untuk ASN, TNI, hingga Polri.
"Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi," kata dia.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023