Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN untuk waspada dan mawas diri, guna menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Saya berharap tidak ada satu orang pun ASN yang memperoleh sanksi dan hukum, karena tidak netral dalam pemilu tahun ini," kata Safrizal ZA dalam keterangan pers diterima LKBN ANTARA Babel di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan dalam rangka menghadapi pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024, ASN dan non-ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selalu waspada, menjaga lisan dan ucapan maupun tindakan serta memilih-milih dalam menghadiri acara.
"ASN dan honorer harus bijak menggunakan media sosial, jangan ikut-ikutan berkomentar, mendukung calon atau partai politik peserta pemilu tahun ini," katanya.
Ia berharap kepada para pegawai di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar dapat mencapai target yang telah ditentukan di 2024 ini.
"Kita akan segera ngebut, berlari mengerjakan semua target-target di tahun ini. Oleh karena itu, saya minta, mari kita semua bersungguh-sungguh, mari kita semua memiliki motivasi yang tinggi, agar semua target kita di tahun ini bisa kita capai sebaik-baiknya," katanya.
Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan menegaskan honorer atau pekerja harian lepas di lingkungan pemerintahan kota wajib netral pada Pemilu 2024.
"Tidak hanya ASN, honorer ini wajib netral karena mereka digaji pemerintah," katanya.
Ia mengatakan dalam menjaga netralitas ASN dan honorer selama masa kampanye Pemilu 2024 ini, Pemkot Pangkalpinang bersama KPU dan Bawaslu terus melakukan pengawasan langsung maupun media sosial untuk memastikan netralitas aparatur pemerintah daerah ini.
"Kemarin ada indikasi ada honorer yang tidak netral, tetapi setelah dilihat dan diselidiki ternyata tidak ada ASN maupun honorer yang ikut-ikutan mengkampanyekan pasangan calon peserta pemilu tahun ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Saya berharap tidak ada satu orang pun ASN yang memperoleh sanksi dan hukum, karena tidak netral dalam pemilu tahun ini," kata Safrizal ZA dalam keterangan pers diterima LKBN ANTARA Babel di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan dalam rangka menghadapi pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024, ASN dan non-ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selalu waspada, menjaga lisan dan ucapan maupun tindakan serta memilih-milih dalam menghadiri acara.
"ASN dan honorer harus bijak menggunakan media sosial, jangan ikut-ikutan berkomentar, mendukung calon atau partai politik peserta pemilu tahun ini," katanya.
Ia berharap kepada para pegawai di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar dapat mencapai target yang telah ditentukan di 2024 ini.
"Kita akan segera ngebut, berlari mengerjakan semua target-target di tahun ini. Oleh karena itu, saya minta, mari kita semua bersungguh-sungguh, mari kita semua memiliki motivasi yang tinggi, agar semua target kita di tahun ini bisa kita capai sebaik-baiknya," katanya.
Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan menegaskan honorer atau pekerja harian lepas di lingkungan pemerintahan kota wajib netral pada Pemilu 2024.
"Tidak hanya ASN, honorer ini wajib netral karena mereka digaji pemerintah," katanya.
Ia mengatakan dalam menjaga netralitas ASN dan honorer selama masa kampanye Pemilu 2024 ini, Pemkot Pangkalpinang bersama KPU dan Bawaslu terus melakukan pengawasan langsung maupun media sosial untuk memastikan netralitas aparatur pemerintah daerah ini.
"Kemarin ada indikasi ada honorer yang tidak netral, tetapi setelah dilihat dan diselidiki ternyata tidak ada ASN maupun honorer yang ikut-ikutan mengkampanyekan pasangan calon peserta pemilu tahun ini," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024