Tantangan Tito Untuk Wujudkan Reformasi Polri

Jakarta (Antara Babel) - Hujan rintik-rintik yang turun di kawasan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Jumat (1/7) pagi tak menyurutkan semangat keluarga besar Mabes Polri memperingati HUT Bhayangkara ke-70 di Lapangan Bhayangkara.

Upacara peringatan HUT Bhayangkara ini bukan hanya diselenggarakan di Lapangan Bhayangkara saja, namun juga diperingati di seluruh polda dan polres di Indonesia.

Memasuki usianya ke-70, Polri telah mengabdi dalam waktu yang relatif lama dan di usia yang sudah cukup matang ini hendaknya Polri mampu untuk menjadi institusi yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

    

                      Harapan Presiden

   

Presiden RI Joko Widodo pun memberi ucapan selamat Hari Bhayangkara kepada seluruh polisi di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa sepanjang 70 tahun perjalanan Polri, institusi ini telah memberi sumbangsih besar dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman.

Ia menyebut ada banyak prestasi yang diukir Polri dalam mengemban tugas keamanan dalam negeri, di antaranya pemberantasan terorisme, pemberantasan narkoba, pengungkapan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik serta mengamankan agenda nasional maupun internasional.

"Prestasi-prestasi tersebut mendapat apresiasi pemerintah, masyarakat dan dunia internasional," tutur Presiden Jokowi.

Peringatan HUT Bhayangkara pun diminta agar menjadi momentum refleksi diri untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Polri, khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Dengan refleksi diri, Polri tidak hanya melihat keberhasilan yang dicapai, tetapi juga menyadari kelemahan dan kekurangan. Hal itu harus jadi tantangan memperbaiki diri, perubahan positif, dan reformasi institusi menyeluruh dan konsisten," ujarnya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa reformasi Polri yang menyeluruh merupakan kunci bagi Polri untuk menghadapi tantangan di masa depan.

"Dunia berubah dengan cepat, kita memasuki era kompetisi bukan hanya antarindividu, daerah, provinsi, melainkan sudah persaingan antarnegara. Reformasi Polri secara menyeluruh adalah kunci menghadapi masa depan," kata Presiden Jokowi.

Presiden menilai reformasi yang menyeluruh ditandai dengan perubahan positif dari hulu ke hilir, perubahan sistem kelembagaan serta perubahan perilaku polisi menjadi lebih profesional sehingga diharapkan akan mencetak polisi-polisi yang dipercaya masyarakat.

Presiden juga meminta Polri agar mengedepankan deteksi dini dan antisipasi potensi kerawanan yang ada untuk mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas.

Selain itu, Presiden juga meminta agar aksi percaloan di seluruh pelayanan Polri dihilangkan serta mutu pelayanan masyarakat bisa menjadi lebih baik, tidak berbelit, dan berprosedur jelas.

"Saya harap melalui Polri, negara bisa hadir ke tengah masyarakat memberikan rasa aman, membangun keharmonisan sosial, dan menjadi teladan kepatuhan pada hukum," ujarnya.

Dalam peringatan HUT Bhayangkara, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti pun berpamitan di hadapan ribuan personel Polri menjelang masa pensiunnya.

"Izinkan saya selaku Kapolri yang akan menghadapi masa purna tugas menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan, kerja sama dan partisipasi seluruh jajaran dan keluarga besar Polri, sehingga kamtibmas tetap aman dan kondusif selama saya menjabat sebagai Kapolri," kata Badrodin.

Kapolri juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan serupa kepada pimpinan kementerian dan lembaga negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan ormas, insan pers, LSM dan masyarakat.

Jenderal bintang empat itu pun meminta maaf kepada seluruh pihak atas segala kekurangannya selama menjabat sebagai Tribrata 1.

"Sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan, saya mohon maaf atas pelayanan dan perlindungan yang tidak optimal dan masih mengecewakan. Sekali lagi, saya mohon diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya," katanya.

    

                  Setumpuk PR Kapolri Baru

Ia menuturkan sejumlah program kerjanya yang belum rampung, salah satunya belum tertangkapnya gembong teroris Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah.

Sementara itu, kinerja Bareskrim Polri saat ini juga terasa kurang menunjukkan taringnya. Usai mutasi Komjen Pol Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim menjadi Kepala BNN pada September 2015, Bareskrim praktis belum membuahkan temuan perkara-perkara kakap baru.

Ketika dipimpin Komjen (Purn) Anang Iskandar, Bareskrim terkesan adem ayem. LSM Indonesia Police Watch (IPW) mencatat sejumlah kasus besar yang ditangani Bareskrim terutama 'warisan' Budi Waseso berjalan di tempat.

"Beberapa kasus besar seperti kasus korupsi kondensat TPPI-SKK Migas, kasus Pertamina Foundation dan kasus Pelindo II belum ada yang naik ke tahap penuntutan," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane.

Kini Bareskrim berganti nahkoda di bawah kepemimpinan Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, namun kasus-kasus tersebut belum ada perkembangan.

Kabareskrim Komjen Ari mengatakan pihaknya tetap berupaya menyelesaikan kasus-kasus yang masih menggantung itu secara optimal tanpa menimbulkan kegaduhan.

Penegakan hukum tanpa gaduh yang dimaksudnya adalah dengan berhati-hati merilis perkembangan pengungkapan kasus ke media massa. Hal ini menurutnya penting agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga baik.

"Kalau gaduh, enggak bagus dilihat bangsa lain. Investor enggak jadi berinvestasi. Penegakan hukum yang kita harapkan ya berubah lebih baik," kata Komjen Ari.

Di bawah kepemimpinan Ari, tercatat ada dua satgas penyidik yang dibentuk.

Pertama, Satgas Pangan Bareskrim dibentuk untuk mengawasi, menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan pangan terutama daging sapi selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah.

Satgas ini juga bertugas untuk menindak secara hukum para spekulan atau mafia bila terbukti menyebabkan naiknya harga sembilan bahan pokok (sembako).

Kendati demikian, belum ada spekulan atau mafia pangan yang ditemukan hingga saat ini. Harga daging sapi segar pun masih berada di atas Rp110 ribu per kilogram padahal operasi pasar kerap dilakukan satgas bersama dengan Kementerian Pertanian.

Sementara satgas kedua yang dibentuk Bareskrim adalah Satgas Penanganan Vaksin Palsu. Satgas ini dibentuk untuk menangani kasus praktik peredaran vaksin palsu untuk bayi. Sejauh ini, penyidik telah menangkap 17 tersangka dalam kasus tersebut.

Tidak hanya diisi oleh penyidik Bareskrim, satgas vaksin ini juga terdiri dari sejumlah personel instansi kesehatan.

Kini institusi Polri menunggu dilantiknya Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri baru.

Rapat Paripurna DPR pada Senin (27/6) telah menyetujui penunjukan Komjen Tito sebagai Kapolri dan selanjutnya menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk melantiknya.

Ada banyak tugas menanti Tito saat dirinya dilantik sebagai Kapolri untuk mereformasi institusi Kepolisian secara menyeluruh sebagaimana pesan Jokowi dalam HUT Bhayangkara ke-70.

Dan tentunya untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan Kepolisian tidak hanya unjuk gigi dalam penanganan kasus vaksin palsu, namun juga berani membongkar kasus-kasus kelas kakap lainnya, termasuk melakukan 'reformasi internal' bagi terciptanya lembaga Kepolisian yang diawaki oleh sosok-sosok polisi idaman masyarakat.