Jakarta (ANTARA) -
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, menekankan pentingnya evaluasi yang adil dan objektif terhadap kinerja para Pj. kepala daerah.
Menurutnya, acara penghargaan "Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024" itu bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga upaya untuk menciptakan iklim kompetitif yang sehat.
Tito juga mengharapkan penghargaan itu dapat memotivasi para Pj kepala daerah untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Adapun, proses penilaian penghargaan dilakukan secara ketat melalui metode kuantitatif oleh Kemendagri bersama Tempo Media dan para juri ahli, yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, peneliti Utama politik BRIN Siti Zuhro, Staf Ahli Menpan RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman, dan Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli.
Mengacu pada kinerja dua triwulan atau enam bulan terakhir, klasifikasi penjurian terdiri atas tiga kategori penilaian, yakni kinerja total, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, ekonomi daerah, berdasarkan kekuatan fiskal daerah tersebut, yakni fiskal tinggi, fiskal sedang, dan fiskal rendah.
Tempo juga memperkuat hasil evaluasi tersebut dengan melakukan survei bersama tSurvey untuk mengetahui tingkat kepuasan publik atas kategori-kategori tadi.
Proses berikutnya adalah skoring dan kurasi untuk selanjutnya menentukan finalis. Para finalis lantas mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pencapaian mereka di depan dewan juri sesuai dengan kategorinya.
Selama dua hari pada 8-9 Agustus 2024, para Pj. gubernur, Pj. Bupati, dan Pj. wali kota memaparkan pencapaian mereka di hadapan para dewan juri. Seusai pemaparan, para dewan juri berdiskusi dan menetapkan para pemenang "Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024".
Dari total 20 provinsi dan 145 kabupaten/kota yang dinilai, terpilih 11 pemenang di tingkat provinsi dan sembilan di tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya apresiasi itu, diharapkan semangat untuk berprestasi semakin tumbuh di kalangan Pj. kepala daerah, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Terdapat tiga kelompok penilaian yang terdiri atas aspek kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan ekonomi daerah. Selain itu, penilaian juga berdasarkan tiga klaster, yakni fiskal tinggi, fiskal sedang, dan fiskal rendah.
Untuk tingkat provinsi, kategori kinerja total klaster fiskal tinggi diraih Provinsi Bali, fiskal sedang diraih Sumatera Selatan, dan fiskal rendah diraih Sulawesi Barat.
Selanjutnya, kategori kesejahteraan rakyat untuk provinsi fiskal tinggi diraih Jawa Barat, untuk provinsi fiskal sedang diraih Bangka Belitung, dan untuk provinsi fiskal rendah diraih Sulawesi Barat Barat.
Kemudian, kategori pelayanan publik untuk provinsi fiskal tinggi diraih Kalimantan Timur, untuk provinsi fiskal sedang diraih Bangka Belitung, dan untuk provinsi fiskal rendah diraih Papua Barat.
Berikutnya, kategori ekonomi daerah untuk provinsi fiskal tinggi diraih Kalimantan Barat, untuk provinsi fiskal sedang diraih Sumatera Selatan, dan untuk provinsi fiskal rendah diraih Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sementara terdapat apresiasi khusus terhadap dua provinsi lainnya, yakni DKI Jakarta dengan kategori fiskal sangat tinggi dan Papua Tengah melalui kategori perempuan inspiratif.
Sedangkan, untuk tingkat kabupaten/kota, kategori kinerja total klaster fiskal tinggi diraih Kota Bekasi, fiskal sedang diraih Kota Malang, dan fiskal rendah diraih Kabupaten Batang.
Selanjutnya, kategori kesejahteraan rakyat untuk kabupaten/kota fiskal tinggi diraih Kabupaten Gianyar, untuk kabupaten/kota fiskal sedang diraih Kota Malang, dan untuk kabupaten/kota fiskal rendah diraih Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kemudian, kategori pelayanan publik untuk kabupaten/kota fiskal tinggi diraih Kabupaten Tangerang, untuk kabupaten/kota fiskal sedang diraih Kota Malang, dan untuk kabupaten/kota fiskal rendah diraih Kabupaten Jepara.
Berikutnya, kategori ekonomi daerah untuk kabupaten/kota fiskal tinggi diraih Kota Bekasi, untuk kabupaten/kota fiskal sedang diraih Kota Bandung, dan untuk kabupaten/kota fiskal rendah diraih Kabupaten Tanah Laut.
