Utusan Korea Selatan untuk urusan nuklir bertemu dengan seorang pejabat senior hak asasi manusia (HAM) PBB dan para duta besar di Jenewa untuk membahas nuklir dan HAM Korea Utara, kata Kementerian Luar Negeri Korsel, Jumat.
Dalam pertemuan pada Kamis (25/1) dengan penjabat komisaris tinggi HAM PBB Nada Al-Nashif, utusan Korsel Kim Gunn menyoroti perlunya "pendekatan komprehensif" untuk menangani masalah nuklir dan hak asasi manusia Korea Utara pada saat yang bersamaan.
Kim menjelaskan kepada Al-Nashif upaya Korea Selatan dalam membangun solidaritas internasional untuk menjelaskan situasi HAM di Korea Utara dan mendorong perubahan perilaku Pyongyang.
Pelanggaran HAM serius Korea Utara mendapat sorotan internasional setelah laporan penting oleh Komisi Penyelidikan PBB yang dirilis pada 2014.
Laporan itu mengatakan para pemimpin Korea Utara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, sistematis, dan berat dan Pengadilan Pidana Internasional harus menganggap masalah ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Korea Utara telah lama dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, mulai dari menahan tahanan politik di kamp konsentrasi hingga melakukan penyiksaan dan melakukan eksekusi di depan umum.
Namun, Korea Utara mengklaim rakyatnya bebas menikmati hak asasi manusia sejati.
Setelah pertemuan dengan Al-Nashif, Kim mengadakan pertemuan meja bundar dengan diplomat asing di Jenewa untuk diskusi tentang situasi terbaru di Semenanjung Korea dan masalah hak asasi manusia Korea Utara.
Duta besar dari 14 negara mengambil bagian dalam sesi ini, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Chile, Kanada, Kosta Rika, Australia, dan Selandia Baru.
Sumber: Yonhap
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Dalam pertemuan pada Kamis (25/1) dengan penjabat komisaris tinggi HAM PBB Nada Al-Nashif, utusan Korsel Kim Gunn menyoroti perlunya "pendekatan komprehensif" untuk menangani masalah nuklir dan hak asasi manusia Korea Utara pada saat yang bersamaan.
Kim menjelaskan kepada Al-Nashif upaya Korea Selatan dalam membangun solidaritas internasional untuk menjelaskan situasi HAM di Korea Utara dan mendorong perubahan perilaku Pyongyang.
Pelanggaran HAM serius Korea Utara mendapat sorotan internasional setelah laporan penting oleh Komisi Penyelidikan PBB yang dirilis pada 2014.
Laporan itu mengatakan para pemimpin Korea Utara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, sistematis, dan berat dan Pengadilan Pidana Internasional harus menganggap masalah ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Korea Utara telah lama dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, mulai dari menahan tahanan politik di kamp konsentrasi hingga melakukan penyiksaan dan melakukan eksekusi di depan umum.
Namun, Korea Utara mengklaim rakyatnya bebas menikmati hak asasi manusia sejati.
Setelah pertemuan dengan Al-Nashif, Kim mengadakan pertemuan meja bundar dengan diplomat asing di Jenewa untuk diskusi tentang situasi terbaru di Semenanjung Korea dan masalah hak asasi manusia Korea Utara.
Duta besar dari 14 negara mengambil bagian dalam sesi ini, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Chile, Kanada, Kosta Rika, Australia, dan Selandia Baru.
Sumber: Yonhap
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024