Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Muslim Alibar ikuti pelantikan Pimti Pratama secara virtual, Senin (18/03/2024).
Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly dalam sambutannya meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi.
Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (19/3), Menkumham Yasonna mengatakan, mutasi dan promosi perlu dimaknai dari sudut pandang kepentingan organisasi, agar lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi terutama untuk kesempurnaan pelayanan publik kepada masyarakat.
Yasonna melanjutkan, dengan munculnya era Revolusi Industri Keempat, pandangan kepemimpinan perlu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Revolusi Industri Keempat tidak hanya meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ada, tetapi juga mengubah para pekerja secara evolusioner.
"Pandangan, pola pikir, dan jaringan akan beradaptasi sesuai dengan situasi yang ada. Di era ini, inovasi dan fleksibilitas (agile) menjadi fokus utama," ucap Yasonna.
Menkumham Yasonna juga meminta untuk membangun connectability dengan bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi seluruh jajaran di lingkungan kerja. Karena sejatinya apa yang dikerjakan akan senantiasa dinilai oleh masyarakat, dan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
"Tingkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder dan instansi. Belajarlah dari berbagai tugas dalam jabatan sebelumnya. Dengan demikian, pembelajaran tersebut dapat dijadikan masukan bagi berbagai perbaikan dalam tugas-tugas selanjutnya," pesan Yasonna.
Menkumham Yasonna juga minta jajarannnya untuk fokus pada empat kegiatan utama Kementerian Hukum dan HAM yaitu, menyusun kebijakan sebagai fondasi kebijakan dalam 5 (lima) tahun kedepan pada dokumen Renstra 2025-2029. kedua, memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Kemudian menguatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dan terakhir Implementasi Reformasi Birokrasi tematik yang berdampak," sebut Yasonna.
Mengakhiri sambutan, Yasonna meminta pegawai yang dilantik agar mampu mengambil peran strategis. Karena perlu adanya kerja sama dan teamwork untuk mencapai keberhasilan.
"Hadapilah seluruh tantangan dan berbagai persoalan. Jawablah dengan prestasi yang bisa diunggulkan. Jadikan sebagai contoh dan buatlah masyarakat Indonesia menjadi bangga dan percaya terhadap Kementerian Hukum dan HAM," pesan Yasonna.
Adapun para pejabat yang dilantik tersebut yaitu, Pagar Butar Butar (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo), Taufiqurrakhman (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan), Piet Bukorsyom (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat), Pramella Yunidar Pasaribu (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali), Amrizal (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat), Anak Agung Gde Krisna (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara), Pamuji Raharja (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat), serta lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly dalam sambutannya meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi.
Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (19/3), Menkumham Yasonna mengatakan, mutasi dan promosi perlu dimaknai dari sudut pandang kepentingan organisasi, agar lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi terutama untuk kesempurnaan pelayanan publik kepada masyarakat.
Yasonna melanjutkan, dengan munculnya era Revolusi Industri Keempat, pandangan kepemimpinan perlu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Revolusi Industri Keempat tidak hanya meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ada, tetapi juga mengubah para pekerja secara evolusioner.
"Pandangan, pola pikir, dan jaringan akan beradaptasi sesuai dengan situasi yang ada. Di era ini, inovasi dan fleksibilitas (agile) menjadi fokus utama," ucap Yasonna.
Menkumham Yasonna juga meminta untuk membangun connectability dengan bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi seluruh jajaran di lingkungan kerja. Karena sejatinya apa yang dikerjakan akan senantiasa dinilai oleh masyarakat, dan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
"Tingkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder dan instansi. Belajarlah dari berbagai tugas dalam jabatan sebelumnya. Dengan demikian, pembelajaran tersebut dapat dijadikan masukan bagi berbagai perbaikan dalam tugas-tugas selanjutnya," pesan Yasonna.
Menkumham Yasonna juga minta jajarannnya untuk fokus pada empat kegiatan utama Kementerian Hukum dan HAM yaitu, menyusun kebijakan sebagai fondasi kebijakan dalam 5 (lima) tahun kedepan pada dokumen Renstra 2025-2029. kedua, memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Kemudian menguatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dan terakhir Implementasi Reformasi Birokrasi tematik yang berdampak," sebut Yasonna.
Mengakhiri sambutan, Yasonna meminta pegawai yang dilantik agar mampu mengambil peran strategis. Karena perlu adanya kerja sama dan teamwork untuk mencapai keberhasilan.
"Hadapilah seluruh tantangan dan berbagai persoalan. Jawablah dengan prestasi yang bisa diunggulkan. Jadikan sebagai contoh dan buatlah masyarakat Indonesia menjadi bangga dan percaya terhadap Kementerian Hukum dan HAM," pesan Yasonna.
Adapun para pejabat yang dilantik tersebut yaitu, Pagar Butar Butar (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo), Taufiqurrakhman (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan), Piet Bukorsyom (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat), Pramella Yunidar Pasaribu (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali), Amrizal (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat), Anak Agung Gde Krisna (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara), Pamuji Raharja (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat), serta lainnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024