Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta dukungan Finlandia untuk mengakui Palestina, ketika dirinya melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Presiden Alexander Stubb di Helsinki, Kamis (13/6).
“Finlandia menyampaikan isu pengakuan ini bukan pertanyaan if tetapi when. Yang artinya, bahwa pasti masalah pengakuan ini akan dilakukan tetapi tinggal menunggu masalah waktu,” kata Retno dalam keterangan pers yang ia sampaikan secara daring dari Helsinki.
Dalam pertemuan tersebut, Retno mengatakan bahwa Indonesia memantau dengan seksama posisi Finlandia, termasuk pernyataan Presiden Stubb bahwa pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan “at some point in the future.”
“Di sinilah saya sampaikan bahwa akan lebih baik pengakuan dilakukan dalam waktu dekat, karena pengakuan terhadap Palestina merupakan kontribusi besar bagi terciptanya perdamaian dan juga akan berkontribusi bagi implementasi two-state solution,” kata dia.
Selain soal pengakuan terhadap Palestina, Menlu Retno dan Presiden Stubb mambahas pentingnya mendorong gencatan senjata segera di Jalur Gaza.
Indonesia dan Finlandia disebutnya berbagi posisi yang sama mengenai gencatan senjata, juga tentang dukungan terhadap solusi dua negara guna menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.
“Kami sepakat di dalam konteks ini, penting agar Resolusi PBB 2735 dapat segera diimplementasikan. Dan kami berharap semua negara dapat menggunakan pengaruhnya agar para pihak yang berkonflik memiliki keinginan politik untuk mengimplementasikan resolusi tersebut,” tutur Retno.
Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 10 Juni lalu merupakan dukungan bagi proposal gencatan senjata tiga tahap yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Joe Biden—sebagai salah satu mediator penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
Tahap pertama dari proposal itu mencakup gencatan senjata total, penarikan pasukan Israel dari seluruh pusat populasi Gaza, dan pembebasan sebagian sandera yang ditahan oleh Hamas, termasuk yang terluka, orang lanjut usia, dan wanita, serta pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara.
Kemudian, tahap kedua melibatkan penghentian permusuhan tanpa batas waktu dengan imbalan pembebasan sandera yang tersisa.
Tahap ketiga dari inisiatif ini adalah memulai rekonstruksi Gaza yang telah lama dilanda perang.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Menlu Finlandia Elina Valtonen, Retno menegaskan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina sebagai langkah penting untuk mendukung terciptanya solusi dua negara.
“Dalam pertemuan saya juga sampaikan apresiasi atas dukungan Finlandia terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk dukungan finansial ke UNRWA. Finlandia sempat membekukan dukungan keuangan ke UNRWA tetapi sekarang sudah diberikan kembali,” kata Retno.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah negara Eropa yakni Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan Slovenia telah secara resmi mengakui Palestina.
Dengan tambahan dukungan tersebut, tercatat 145 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina.
Sementara itu, AS, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat belum mengakui Palestina.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
“Finlandia menyampaikan isu pengakuan ini bukan pertanyaan if tetapi when. Yang artinya, bahwa pasti masalah pengakuan ini akan dilakukan tetapi tinggal menunggu masalah waktu,” kata Retno dalam keterangan pers yang ia sampaikan secara daring dari Helsinki.
Dalam pertemuan tersebut, Retno mengatakan bahwa Indonesia memantau dengan seksama posisi Finlandia, termasuk pernyataan Presiden Stubb bahwa pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan “at some point in the future.”
“Di sinilah saya sampaikan bahwa akan lebih baik pengakuan dilakukan dalam waktu dekat, karena pengakuan terhadap Palestina merupakan kontribusi besar bagi terciptanya perdamaian dan juga akan berkontribusi bagi implementasi two-state solution,” kata dia.
Selain soal pengakuan terhadap Palestina, Menlu Retno dan Presiden Stubb mambahas pentingnya mendorong gencatan senjata segera di Jalur Gaza.
Indonesia dan Finlandia disebutnya berbagi posisi yang sama mengenai gencatan senjata, juga tentang dukungan terhadap solusi dua negara guna menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.
“Kami sepakat di dalam konteks ini, penting agar Resolusi PBB 2735 dapat segera diimplementasikan. Dan kami berharap semua negara dapat menggunakan pengaruhnya agar para pihak yang berkonflik memiliki keinginan politik untuk mengimplementasikan resolusi tersebut,” tutur Retno.
Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 10 Juni lalu merupakan dukungan bagi proposal gencatan senjata tiga tahap yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Joe Biden—sebagai salah satu mediator penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
Tahap pertama dari proposal itu mencakup gencatan senjata total, penarikan pasukan Israel dari seluruh pusat populasi Gaza, dan pembebasan sebagian sandera yang ditahan oleh Hamas, termasuk yang terluka, orang lanjut usia, dan wanita, serta pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara.
Kemudian, tahap kedua melibatkan penghentian permusuhan tanpa batas waktu dengan imbalan pembebasan sandera yang tersisa.
Tahap ketiga dari inisiatif ini adalah memulai rekonstruksi Gaza yang telah lama dilanda perang.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Menlu Finlandia Elina Valtonen, Retno menegaskan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina sebagai langkah penting untuk mendukung terciptanya solusi dua negara.
“Dalam pertemuan saya juga sampaikan apresiasi atas dukungan Finlandia terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk dukungan finansial ke UNRWA. Finlandia sempat membekukan dukungan keuangan ke UNRWA tetapi sekarang sudah diberikan kembali,” kata Retno.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah negara Eropa yakni Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan Slovenia telah secara resmi mengakui Palestina.
Dengan tambahan dukungan tersebut, tercatat 145 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina.
Sementara itu, AS, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat belum mengakui Palestina.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024