Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar sosialisasi pelayanan publik dan asistensi penilaian kepatuhan pelayanan publik di Cordella Hotel Kota Pangkalpinang, Kamis (20/6/2024).
"Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi," kata Asisten III Bidang Administasi Umum Setda Kota Pangkalpinang, Agus Fendi.
Ia mengatakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik.
“Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri,” ungkap Agus.
Menurutnya, pelayanan yang berkualitas sangat tergantung oleh berbagai aspek seperti pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.
Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah yang ada saat ini, lanjut dia, sarat akan permasalahan, misalnya kurang responsif, kurang informatif, prosedur pelayanan yang bertelke-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit di jangkau masyarakat.
“Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan,” jelasnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Selain itu pada 2023, Agus menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menerima penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI dengan perolehan nilai 91,70 (Zona Hijau) dengan kategori A (Kualitas Tinggi).
“Kita patut berbangga karena kita dapat meningkatkan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya. Dan saya berharap agar seluruh perangkat daerah baik yang telah dinilai maupun yang belum dinilai dapat terus berbenah meningkatkan pelayanan publiknya agar pelayanan yang diberikan dapat lebih berkualitas serta dapat memenuhi dan memuaskan penerima pelayanan,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Ia berharap dapat memberi pemahaman yang sama kepada seluruh stakeholder terkait pelayanan publik yang akan diberikan kepada pengguna layanan khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi," kata Asisten III Bidang Administasi Umum Setda Kota Pangkalpinang, Agus Fendi.
Ia mengatakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik.
“Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri,” ungkap Agus.
Menurutnya, pelayanan yang berkualitas sangat tergantung oleh berbagai aspek seperti pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.
Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah yang ada saat ini, lanjut dia, sarat akan permasalahan, misalnya kurang responsif, kurang informatif, prosedur pelayanan yang bertelke-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit di jangkau masyarakat.
“Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan,” jelasnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Selain itu pada 2023, Agus menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menerima penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI dengan perolehan nilai 91,70 (Zona Hijau) dengan kategori A (Kualitas Tinggi).
“Kita patut berbangga karena kita dapat meningkatkan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya. Dan saya berharap agar seluruh perangkat daerah baik yang telah dinilai maupun yang belum dinilai dapat terus berbenah meningkatkan pelayanan publiknya agar pelayanan yang diberikan dapat lebih berkualitas serta dapat memenuhi dan memuaskan penerima pelayanan,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Ia berharap dapat memberi pemahaman yang sama kepada seluruh stakeholder terkait pelayanan publik yang akan diberikan kepada pengguna layanan khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024