Pangkalpinang (Antara Babel) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melibatkan Forum Anak dalam pembahasan dan permusyawarahan pembangunan daerah.
"Forum Anak sudah menjadi bagian dari tugas Kementerian PPPA," kata Yohana Yembise saat mencanangkan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Kota Layak Anak di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan Forum Anak ini harus dilibatkan setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa, agar mereka bisa menyampaikan aspirasi dan masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan daerah.
"Suara dan keluhan mereka harus didengar, supaya bisa dijawab pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan," ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan anak dalam mengambil kebijakan pembangunan penting, guna menekan angka kekerasan terhadap anak, perkawinan di bawah umur, putus sekolah dan anak-anak terlantar.
"Kami berharap pemerintah daerah tidak hanya terfokus membangun berbagai infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan untuk kepentingan dan perlindungan anak," ujarnya.
Ia berpesan keikutsertaan Forum Anak ini dapat mempercepat pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
"Kami siap menampung aspirasi pemerintah daerah, agar cita-cita Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa layak anak dapat terwujud," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Forum Anak sudah menjadi bagian dari tugas Kementerian PPPA," kata Yohana Yembise saat mencanangkan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Kota Layak Anak di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan Forum Anak ini harus dilibatkan setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa, agar mereka bisa menyampaikan aspirasi dan masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan daerah.
"Suara dan keluhan mereka harus didengar, supaya bisa dijawab pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan," ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan anak dalam mengambil kebijakan pembangunan penting, guna menekan angka kekerasan terhadap anak, perkawinan di bawah umur, putus sekolah dan anak-anak terlantar.
"Kami berharap pemerintah daerah tidak hanya terfokus membangun berbagai infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan untuk kepentingan dan perlindungan anak," ujarnya.
Ia berpesan keikutsertaan Forum Anak ini dapat mempercepat pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
"Kami siap menampung aspirasi pemerintah daerah, agar cita-cita Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa layak anak dapat terwujud," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016