Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyusun program pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan bagi hasil.
"Program pengembangan pada sektor ini sebagai rencana aksi daerah yang harus dilakukan untuk menciptakan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan baik untuk tahun sekarang ataupun tahun yang akan datang," kata Penjabat Bupati Bangka M Haris di Sungailiat, Babel, Jumat.
Dalam penyusunan tersebut, kata dia, pada Kamis (17/10/2024) pihaknya sudah menggelar forum diskusi yang melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, akademisi, perbankan, lembaga pemerintah, dan organisasi terkait.
"Keterlibatan pihak itu sangat penting untuk memberikan berbagai masukan yang nantinya menjadi bagian dari dokumen referensi penyusunan program, sehingga tidak merugikan pihak lain," ujarnya.
Dokumen yang nantinya disempurnakan, kata Haris, dapat menjadi pedoman pemangku kepentingan untuk meningkatkan integrasi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Syarli Nopriansyah, menyebut dalam penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan tidak bisa hanya berdasarkan dari sudut pandang pemerintah daerah tanpa melibatkan pihak lain yang berkaitan langsung di perkebunan kelapa sawit.
"Perencanaan penyusunan program perkebunan kelapa sawit merupakan amanat pemerintah pusat minimal lima tahun ke depan," katanya.
Terdata sampai akhir tahun 2022, luas kebun kelapa sawit rakyat atau nonkemitraan di Kabupaten Bangka mencapai 21.885,48 hektare yang tersebar di delapan kecamatan. Luas kebun sawit rakyat tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, yang hanya seluas 15.750,99 hektare.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Program pengembangan pada sektor ini sebagai rencana aksi daerah yang harus dilakukan untuk menciptakan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan baik untuk tahun sekarang ataupun tahun yang akan datang," kata Penjabat Bupati Bangka M Haris di Sungailiat, Babel, Jumat.
Dalam penyusunan tersebut, kata dia, pada Kamis (17/10/2024) pihaknya sudah menggelar forum diskusi yang melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, akademisi, perbankan, lembaga pemerintah, dan organisasi terkait.
"Keterlibatan pihak itu sangat penting untuk memberikan berbagai masukan yang nantinya menjadi bagian dari dokumen referensi penyusunan program, sehingga tidak merugikan pihak lain," ujarnya.
Dokumen yang nantinya disempurnakan, kata Haris, dapat menjadi pedoman pemangku kepentingan untuk meningkatkan integrasi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Syarli Nopriansyah, menyebut dalam penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan tidak bisa hanya berdasarkan dari sudut pandang pemerintah daerah tanpa melibatkan pihak lain yang berkaitan langsung di perkebunan kelapa sawit.
"Perencanaan penyusunan program perkebunan kelapa sawit merupakan amanat pemerintah pusat minimal lima tahun ke depan," katanya.
Terdata sampai akhir tahun 2022, luas kebun kelapa sawit rakyat atau nonkemitraan di Kabupaten Bangka mencapai 21.885,48 hektare yang tersebar di delapan kecamatan. Luas kebun sawit rakyat tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, yang hanya seluas 15.750,99 hektare.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024