Pangkalpinang (Antara Babel) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amri Cahyadi berharap pemerintah menyosialisasikan sistem distribusi gas elpiji subsidi agar masyarakat memahami kebijakan perubahan penyaluran gas elpiji tiga kilogram di daerah itu.
"Pemerintah pusat wajib menyosialisasikan kebijakan-kebijakan baru agar masyarakat tidak bingung," kata dia di Pangkalpinang, Senin.
Ia mendukung kebijakan pemerintah mengubah penyaluran gas elpiji subsidi secara tertutup di Pulau Bangka yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan agar penyaluran kepada masyarakat lebih tepat sasaran.
"Kami mendukung, namun sebelum kebijakan ini diberlakukan pemerintah pusat dan daerah harus menyosialisasikan perubahan kebijakan penyaluran gas ini," ujarnya.
Ia mengaku belum memahami pergantian pola penyaluran gas elpiji bersubsidi tersebut karena sosialisasinya masih minim.
"Jujur saya belum mengetahui kebijakan pemerintah menganti pola penyaluran gas elpiji ini. Jangan sampai kebijakan baru ini menimbulkan masalah baru karena kurangnya sosialisasi pemerintah," ujarnya.
Menurut dia selama ini pemerintah menilai penyaluran gas elpiji bersubsidi ini tidak tepat sasaran, karena banyak masyarakat mampu dan usaha rumah makan menengah ke atas menggunakan gas tiga kilogram.
"Anggapan tidak tepat sasaran ini harus didukung data dan fakta. Ini keterbukaan, dikuatirkan penyaluran gas elpiji secara tertutup ini menjadi peluang bagi oknum untuk mencari keuntungan yang merugikan penerima subsidi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Pemerintah pusat wajib menyosialisasikan kebijakan-kebijakan baru agar masyarakat tidak bingung," kata dia di Pangkalpinang, Senin.
Ia mendukung kebijakan pemerintah mengubah penyaluran gas elpiji subsidi secara tertutup di Pulau Bangka yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan agar penyaluran kepada masyarakat lebih tepat sasaran.
"Kami mendukung, namun sebelum kebijakan ini diberlakukan pemerintah pusat dan daerah harus menyosialisasikan perubahan kebijakan penyaluran gas ini," ujarnya.
Ia mengaku belum memahami pergantian pola penyaluran gas elpiji bersubsidi tersebut karena sosialisasinya masih minim.
"Jujur saya belum mengetahui kebijakan pemerintah menganti pola penyaluran gas elpiji ini. Jangan sampai kebijakan baru ini menimbulkan masalah baru karena kurangnya sosialisasi pemerintah," ujarnya.
Menurut dia selama ini pemerintah menilai penyaluran gas elpiji bersubsidi ini tidak tepat sasaran, karena banyak masyarakat mampu dan usaha rumah makan menengah ke atas menggunakan gas tiga kilogram.
"Anggapan tidak tepat sasaran ini harus didukung data dan fakta. Ini keterbukaan, dikuatirkan penyaluran gas elpiji secara tertutup ini menjadi peluang bagi oknum untuk mencari keuntungan yang merugikan penerima subsidi," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016