Pangkalpinang (Antara Babel) - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII akan mengoptimalkan kolong atau bekas tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai sumber kebutuhan air baku di daerah itu.
"Kami berencana mengoptimalkan fungsi kolong sebagai suplai kebutuhan sumber air baku bagi masyarakat," kata Kepala BBWS Sumatera VIII, Jarot Widyoko di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBWS Sumatera VIII akan memaksimalkan fungsi kolong yang diawali dengan meminta kejelasan statusnya, apakah masih terikat dengan perusahaan pertambangan yang melakukan eksplorasi di daerah itu atau tidak.
"Status mengenai program reklamasi area bekas tambang juga perlu diperjelas agar tidak mengganggu perbaikan kualitas lingkungan," ujarnya.
Untuk itu pihaknya akan mendata kolong, mana saja yang dapat digunakan sebagai sumber kebutuhan air baku bagi masyarakat.
"Data yang sudah disusun nantinya akan diberikan kepada Gubernur Kepulauan Babel untuk dimintai klarifikasi terkait legalitas status kolong-kolong tersebut," katanya.
Menurut dia kolong yang sudah terklarifikasi akan disurvei, diinvestigasi dan didesain (SID) untuk mengetahui kelayakan air baku dan mengukur kapasitas kolong untuk kebutuhan masyarakat.
"Upaya memaksimalkan fungsi kolong tersebut merupakan bentuk penghematan anggaran pembangunan sumber baku air dengan memanfaatkan kolong yang sudah ada karena aktivitas pertambangan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Kami berencana mengoptimalkan fungsi kolong sebagai suplai kebutuhan sumber air baku bagi masyarakat," kata Kepala BBWS Sumatera VIII, Jarot Widyoko di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBWS Sumatera VIII akan memaksimalkan fungsi kolong yang diawali dengan meminta kejelasan statusnya, apakah masih terikat dengan perusahaan pertambangan yang melakukan eksplorasi di daerah itu atau tidak.
"Status mengenai program reklamasi area bekas tambang juga perlu diperjelas agar tidak mengganggu perbaikan kualitas lingkungan," ujarnya.
Untuk itu pihaknya akan mendata kolong, mana saja yang dapat digunakan sebagai sumber kebutuhan air baku bagi masyarakat.
"Data yang sudah disusun nantinya akan diberikan kepada Gubernur Kepulauan Babel untuk dimintai klarifikasi terkait legalitas status kolong-kolong tersebut," katanya.
Menurut dia kolong yang sudah terklarifikasi akan disurvei, diinvestigasi dan didesain (SID) untuk mengetahui kelayakan air baku dan mengukur kapasitas kolong untuk kebutuhan masyarakat.
"Upaya memaksimalkan fungsi kolong tersebut merupakan bentuk penghematan anggaran pembangunan sumber baku air dengan memanfaatkan kolong yang sudah ada karena aktivitas pertambangan," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016