Pangkalpinang (Antara Babel) - Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Yuswandi A Temenggung meminta SKPD di lingkungan pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluhkan pelayanan yang berbelit.
"Aparatur pemerintah harus tanggap dalam merespon dan menyikapi kebutuhan serta keinginan masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan optimal," kata Yuswandi A Temenggung di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memberikan layanan publik yang optimal melalui perbaikan perilaku dan norma-norma pelayanan, agar dapat memperbaiki fungsi dan kinerjanya.
"Dengan pelayanan yang optimal maka masyarakat tidak lagi mengeluh dan membuat pengaduan terkait buruknya pelayanan dari pemerintah daerah," katanya.
Ia mengatakan, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
"Setiap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak semuanya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, namun pemerintah harus selalu meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat merasa bangga dengan apa yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban dan mekanisme kerja yang tidak efisien dan kurang efektif menjadi sumber penyalahgunaan wewenang. Ini harus dihilangkan agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara cepat dan tepat," ujarnya.
"Saat ini keterbukaan informasi sudah ada sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya jika ada ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.
Untuk itu, dia berharap instansi maupun organisasi penyelenggaraan pelayanan publik belum menunjukkan kondisi yang efektif. Di era keterbukaan informasi ini Pemerintah harus sensitif dan berupaya meningkatkan mutu layanannya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Aparatur pemerintah harus tanggap dalam merespon dan menyikapi kebutuhan serta keinginan masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan optimal," kata Yuswandi A Temenggung di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memberikan layanan publik yang optimal melalui perbaikan perilaku dan norma-norma pelayanan, agar dapat memperbaiki fungsi dan kinerjanya.
"Dengan pelayanan yang optimal maka masyarakat tidak lagi mengeluh dan membuat pengaduan terkait buruknya pelayanan dari pemerintah daerah," katanya.
Ia mengatakan, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
"Setiap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak semuanya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, namun pemerintah harus selalu meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat merasa bangga dengan apa yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban dan mekanisme kerja yang tidak efisien dan kurang efektif menjadi sumber penyalahgunaan wewenang. Ini harus dihilangkan agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara cepat dan tepat," ujarnya.
"Saat ini keterbukaan informasi sudah ada sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya jika ada ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.
Untuk itu, dia berharap instansi maupun organisasi penyelenggaraan pelayanan publik belum menunjukkan kondisi yang efektif. Di era keterbukaan informasi ini Pemerintah harus sensitif dan berupaya meningkatkan mutu layanannya," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016