Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) meningkatkan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai patokan tingkat perkembangan dan kemajuan demokrasi di daerah itu.
"Sejak beberapa tahun terakhir ini angka IDI di daerah ini selalu menurun. Oleh karena itu diminta kelompok kerja IDI menyusun program agar dapat meningkatkan angka indikator yang berwarna merah menjadi prestasi," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kepulauan Babel Amrullah Harun saat menghadiri rapat kelompok kerja IDI di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan angka IDI ditentukan dari tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
Dari tiga aspek tersebut ada 11 variabel yang mempengaruhi yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan dan diskriminasi (aspek kebebasan sipil).
Selanjutnya aspek hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (aspek hak-hak politik) dan pemilih yang bebas adil, peran DPRD, birokrasi pemerintah, parpol, peradilan yang independen (aspek lembaga demokrasi).
"Angka IDI ditentukan dari tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Deskripsi skor aspek ada tiga, yaitu buruk dengan skala 0-60, sedang dan tinggi berada di skala 70-100," ujarnya.
Menurut dia banyaknya indikator yang mempengaruhi turunnya angka indeks demokrasi, salah satunya seperti partisipasi politik di masyarakat yang menurun dan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pengadilan.
"Turunnya angka indeks demokrasi ini, karena kurangnya peran dari lembaga demokrasi seperti DPRD, partai politk dan Pengadilan Independen," ujarnya.
Ia mengatakan selama 2014 angka IDI 73,04 dan 2015 72,82.
Pada variabel lembaga demokrasi, peran DPRD dan pengadilan berada di angka merah (buruk), DPRD 46,02 dan pengadilan 50,00.
"Kelompok kerja IDI harus mampu meningkatkan angka IDI melalui program-programnya. Begitu juga instansi atau lembaga terkait yang berada di tupoksinya harus berperan aktif meningkatkan angka IDI tersebut agar berada pada angka prestasi," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Sejak beberapa tahun terakhir ini angka IDI di daerah ini selalu menurun. Oleh karena itu diminta kelompok kerja IDI menyusun program agar dapat meningkatkan angka indikator yang berwarna merah menjadi prestasi," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kepulauan Babel Amrullah Harun saat menghadiri rapat kelompok kerja IDI di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan angka IDI ditentukan dari tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
Dari tiga aspek tersebut ada 11 variabel yang mempengaruhi yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan dan diskriminasi (aspek kebebasan sipil).
Selanjutnya aspek hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (aspek hak-hak politik) dan pemilih yang bebas adil, peran DPRD, birokrasi pemerintah, parpol, peradilan yang independen (aspek lembaga demokrasi).
"Angka IDI ditentukan dari tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Deskripsi skor aspek ada tiga, yaitu buruk dengan skala 0-60, sedang dan tinggi berada di skala 70-100," ujarnya.
Menurut dia banyaknya indikator yang mempengaruhi turunnya angka indeks demokrasi, salah satunya seperti partisipasi politik di masyarakat yang menurun dan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pengadilan.
"Turunnya angka indeks demokrasi ini, karena kurangnya peran dari lembaga demokrasi seperti DPRD, partai politk dan Pengadilan Independen," ujarnya.
Ia mengatakan selama 2014 angka IDI 73,04 dan 2015 72,82.
Pada variabel lembaga demokrasi, peran DPRD dan pengadilan berada di angka merah (buruk), DPRD 46,02 dan pengadilan 50,00.
"Kelompok kerja IDI harus mampu meningkatkan angka IDI melalui program-programnya. Begitu juga instansi atau lembaga terkait yang berada di tupoksinya harus berperan aktif meningkatkan angka IDI tersebut agar berada pada angka prestasi," harapnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016