Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran para kader pos pelayanan terpadu untuk membantu melayani warga agar kualitas sumber daya manusia di daerah itu semakin meningkat.
"Salah satu tugas pos pelayanan terpadu (posyandu) adalah memberikan pelayanan bagi para ibu hamil, balita, dan warga lanjut usia. Kami ingin para kader semakin aktif membantu pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada warga di sekitarnya," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat Achmad Nursyandi di Mentok, Senin.
Menurut dia, posyandu merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan masyarakat yang memberikan berbagai layanan, seperti penimbangan berat badan, penyuluhan kesehatan, gizi, dan lainnya.
Kader posyandu ada di setiap desa, bahkan pelosok, sehingga cukup strategis untuk membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan dan membangun kesadaran masyarakat agar semakin berdaya.
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat secara rutin melaksanakan rapat koordinasi posyandu tingkat kabupaten untuk memberikan pemahaman dan penguatan kelembagaan.
"Melalui rapat koordinasi ini kita berikan materi untuk Tim Pembina Posyandu di enam kecamatan dengan materi Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar mereka bisa menyosialisasikannya kepada para pengurus, kader dan warga di wilayah masing-masing, tugas ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu dan penyelenggaraan layanan posyandu enam SPM di desa," katanya.
Enam SPM tersebut harus diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan beberapa instansi terkait yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita bersama-sama dengan seluruh organisasi perangkat daerah berusaha agar posyandu bisa bertransformasi dalam memberikan pelayanan model baru, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran," katanya.
Selain rutin menggelar rapat koordinasi bersama Tim Penggerak Kecamatan, pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan tim di tingkat desa dan pemerintah desa agar setiap posyandu bisa mendapatkan gedung sebagai pusat aktivitas dan koordinasi.
"Untuk desa yang belum mempunyai gedung posyandu akan kami usahakan dengan menggunakan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan dan kita cari alternatif lain agar kader-kader posyandu bisa selalu nyaman untuk bekerja," katanya.
Dengan adanya pertemuan rutin antarpengurus dan lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan koordinasi berbagai pihak terkait sehingga penyelarasan kebijakan dan strategi pembinaan posyandu tingkat desa bisa berjalan dengan baik.
"Melalui pertemuan rutin ini juga akan mampu meningkatkan kapasitas dan peran posyandu di tingkat desa sekaligus mempermudah dalam menyusun rencana kerja dan tindak lanjut pembinaan posyandu secara terpadu dan berkelanjutan," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2025