Pangkalpinang (Antara Babel) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pendataan zonasi laut sudah mencapai 60 persen dan ditargetkan selesai April 2017.
"Kita lebih mengutamakan sistem dan mekanisme sesuai aturan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat," kata Kepala DKP Kepulauan Babel Hardi di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menjelaskan data zonasi laut ini akan dijadikan sebagai pedoman pembentukan raperda, perizinan, dan peruntukan usaha kelautan dan perikanan masyarakat pesisir tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.
"Jika data-data ini salah maka tentu akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya tumpang tindih perizinan dan peruntukkan usaha yang merugikan nelayan dan pelaku pariwisata," ujarnya.
Dalam mempercepat pendataan titik-titik koordinat zonasi laut ini, kata dia pihaknya mengoptimalkan sinergitas petugas pendataan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya.
"Saat ini data yang tersisa dan harus segera dituntaskan terkait pendataan bersifat teknis dan mudah-mudahan akhir April tahun ini hasil pendataan ini sudah disampaikan ke DPRD sebagai pedoman pembahasan Raperda Zonasi Laut," ujarnya.
Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya hasil pendataan ini akan dilakukan konsultasi publik dan selanjutnya disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di daerah ini.
"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat mendukung proses pendataan ini, guna mempercepat pembentukan zonasi laut di daerah ini," ujarnya.
Menurut dia, pembentukan zonasi laut ini sangat penting dalam menimalkan berbagai masalah kelautan dan perikanan di daerah ini.
"Apabila zonasi laut ini sudah terbentuk, maka tidak ada lagi tumpang tindih perizinan dan peruntukan usaha yang selama ini sebagai pemicu masalah antara nelayan, pelaku pariwisata dengan perusahaan tambang timah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kita lebih mengutamakan sistem dan mekanisme sesuai aturan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat," kata Kepala DKP Kepulauan Babel Hardi di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menjelaskan data zonasi laut ini akan dijadikan sebagai pedoman pembentukan raperda, perizinan, dan peruntukan usaha kelautan dan perikanan masyarakat pesisir tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.
"Jika data-data ini salah maka tentu akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya tumpang tindih perizinan dan peruntukkan usaha yang merugikan nelayan dan pelaku pariwisata," ujarnya.
Dalam mempercepat pendataan titik-titik koordinat zonasi laut ini, kata dia pihaknya mengoptimalkan sinergitas petugas pendataan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya.
"Saat ini data yang tersisa dan harus segera dituntaskan terkait pendataan bersifat teknis dan mudah-mudahan akhir April tahun ini hasil pendataan ini sudah disampaikan ke DPRD sebagai pedoman pembahasan Raperda Zonasi Laut," ujarnya.
Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya hasil pendataan ini akan dilakukan konsultasi publik dan selanjutnya disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di daerah ini.
"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat mendukung proses pendataan ini, guna mempercepat pembentukan zonasi laut di daerah ini," ujarnya.
Menurut dia, pembentukan zonasi laut ini sangat penting dalam menimalkan berbagai masalah kelautan dan perikanan di daerah ini.
"Apabila zonasi laut ini sudah terbentuk, maka tidak ada lagi tumpang tindih perizinan dan peruntukan usaha yang selama ini sebagai pemicu masalah antara nelayan, pelaku pariwisata dengan perusahaan tambang timah," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017