Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk meningkatkan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di atas 72,31 melalui dorongan keterlibatan perempuan ke dunia politik di daerah itu.
"Saat ini angka IDI masih 72,31 atau berada pada ranking ke-17 dan masuk dalam kategori sedang," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Yan Megawandi di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menjelaskan untuk meningkatkan angka IDI di provinsi ini perlu adanya upaya dan dorongan pemerintah daerah untuk melibatkan perempuan di wilayah politik, baik sebagai pengurus partai politik atau anggota partai politik.
"Kita harus serius mengawal angka IDI itu dengan melakukan dan menyepakati beberapa kegiatan dan rencana aksi yang akan dilakukan, sehingga IDI tahun ini dapat naik peringkat," katanya.
Peneliti Bidang Pembangunan IDI, Syarif Hidayat mengatakan peran IDI dalam pembangunan demokrasi sangat penting, karena dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan praktik-praktik demokrasi di Indonesia sehingga dapat berkontribusi untuk pengembangan dan kemajuan nilai-nilai demokrasi.
"Di sini kita harus mendorong pemikiran bagaimana mendefinisikan cara-cara terbaik melaksanakan praktik demokrasi serta memformulasikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dalam mengekselerasi demokratisasi di Indonesia," ujarnya.
Menurut dia capaian angka IDI di suatu daerah merupakan potret demokrasi di Indonesia khususnya. Capaian secara keseluruhan indeks nasional pada 2015 sebesar 72,82 yang menggambarkan secara kuantitas terjadi penurunan untuk kinerja demokrasi di tanah air bila dibandingkan tahun sebelumnya.
"Secara kualitas penurunan capaian kinerja demokrasi di Indonesia pada 2015 masih di kategori yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu di kategori sedang," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Saat ini angka IDI masih 72,31 atau berada pada ranking ke-17 dan masuk dalam kategori sedang," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Yan Megawandi di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menjelaskan untuk meningkatkan angka IDI di provinsi ini perlu adanya upaya dan dorongan pemerintah daerah untuk melibatkan perempuan di wilayah politik, baik sebagai pengurus partai politik atau anggota partai politik.
"Kita harus serius mengawal angka IDI itu dengan melakukan dan menyepakati beberapa kegiatan dan rencana aksi yang akan dilakukan, sehingga IDI tahun ini dapat naik peringkat," katanya.
Peneliti Bidang Pembangunan IDI, Syarif Hidayat mengatakan peran IDI dalam pembangunan demokrasi sangat penting, karena dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan praktik-praktik demokrasi di Indonesia sehingga dapat berkontribusi untuk pengembangan dan kemajuan nilai-nilai demokrasi.
"Di sini kita harus mendorong pemikiran bagaimana mendefinisikan cara-cara terbaik melaksanakan praktik demokrasi serta memformulasikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dalam mengekselerasi demokratisasi di Indonesia," ujarnya.
Menurut dia capaian angka IDI di suatu daerah merupakan potret demokrasi di Indonesia khususnya. Capaian secara keseluruhan indeks nasional pada 2015 sebesar 72,82 yang menggambarkan secara kuantitas terjadi penurunan untuk kinerja demokrasi di tanah air bila dibandingkan tahun sebelumnya.
"Secara kualitas penurunan capaian kinerja demokrasi di Indonesia pada 2015 masih di kategori yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu di kategori sedang," ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017