Jakarta (Antara Babel) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017 bertema HOSJATUM, kependekan dari "hapuskan 'outsourcing' atau praktik alih daya dan pemagangan", "jaminan sosial" dan "tolak upah murah".
"Sistem kerja alih daya, apalagi ditambah dengan pemagangan, adalah praktik perbudakan modern yang tidak memberikan kepastian kerja dan masa depan bagi buruh," kata Iqbal melalui pesan tertulis di Jakarta, Jumat.
Karena itu, pada aksi Hari Buruh Internasional 2017, yang juga kerap disebut "May Day", KSPI menyuarakan penghapusan sistem kerja yang eksploitatif seperti praktik alih daya dan pemagangan.
Terkait jaminan sosial, KSPI menuntut jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Dengan kata lain, KSPI menuntut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibiayai negara melalui APBN.
Selain jaminan kesehatan, KSPI juga mendesak jaminan pensiun buruh dan pegawai negeri sipil (PNS) disamakan sehingga buruh juga mendapatkan manfaat pensiun sekurang-kurangnya 60 persen dari upah terakhir.
"Perjuangan tentang jaminan sosial ini merupakan dedikasi buruh untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan diskriminatif terhadap buruh. Sama-sama dinamakan jaminan pensiun mengapa dibedakan? Padahal sama-sama warga negara Indonesia," tuturnya.
Sedangkan terkait upah, KSPI menolak praktik upah murah yang dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. KSPI menuntuk Peraturan tersebut dicabut dan pemerintah menjalankan rezim upah layak bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Aksi Hari Buruh Internasional 2017 akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Selain di Jakarta, aksi juga dilakukan serentak di berbagai provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan lain-lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Sistem kerja alih daya, apalagi ditambah dengan pemagangan, adalah praktik perbudakan modern yang tidak memberikan kepastian kerja dan masa depan bagi buruh," kata Iqbal melalui pesan tertulis di Jakarta, Jumat.
Karena itu, pada aksi Hari Buruh Internasional 2017, yang juga kerap disebut "May Day", KSPI menyuarakan penghapusan sistem kerja yang eksploitatif seperti praktik alih daya dan pemagangan.
Terkait jaminan sosial, KSPI menuntut jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Dengan kata lain, KSPI menuntut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibiayai negara melalui APBN.
Selain jaminan kesehatan, KSPI juga mendesak jaminan pensiun buruh dan pegawai negeri sipil (PNS) disamakan sehingga buruh juga mendapatkan manfaat pensiun sekurang-kurangnya 60 persen dari upah terakhir.
"Perjuangan tentang jaminan sosial ini merupakan dedikasi buruh untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan diskriminatif terhadap buruh. Sama-sama dinamakan jaminan pensiun mengapa dibedakan? Padahal sama-sama warga negara Indonesia," tuturnya.
Sedangkan terkait upah, KSPI menolak praktik upah murah yang dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. KSPI menuntuk Peraturan tersebut dicabut dan pemerintah menjalankan rezim upah layak bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Aksi Hari Buruh Internasional 2017 akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Selain di Jakarta, aksi juga dilakukan serentak di berbagai provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan lain-lain.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017