Sungailiat (Antara Babel) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau sejumlah toko di pasar tradisional pasar Belinyu.
"Peninjauan di sejumlah toko di pasar tradisional untuk mengetahui kondisi stok pangan menjelang Ramadhan," kata Kasubbag Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian dan ESDM Setda Bangka, Sirojudin di Sungailiat, Selasa.
Ia mengatakan, peninjauan ini berdasarkan SK Bupati Bangka Nomor: 188.45/461/V/2017 tentang pembentukan tim analisis dan evaluasi kegiatan fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah.
"TPID mempunyai tugas dan kewajiban yakni memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah, memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah," katanya.
Dari hasil pantauan di pasar Belinyu, kata dia, diketahui sejumlah kebutuhan pangan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar.
"Untuk telor dan beras mulai naik, telor sebelumnya dengan harga Rp1.200 per butir naik menjadi Rp1.300 per butir, sedangkan beras untuk semua jenis mengalami kenaikan rata-rata Rp2.000 per karung," katanya.
TPID membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, melakukan analisis terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah.
Tugas lainnya melakukan analisis permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa, melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap inflasi di daerahnya.
"Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa," ujarnya.
Ia mengatakan, menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standard biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum daerah, melakukan komunikasi.
"Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi serta memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengoptimalkan penyediaan," kataya.
Selanjutnya, pemanfaatan dan diseminasi data atau informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu melakukan kordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah TPID.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Peninjauan di sejumlah toko di pasar tradisional untuk mengetahui kondisi stok pangan menjelang Ramadhan," kata Kasubbag Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian dan ESDM Setda Bangka, Sirojudin di Sungailiat, Selasa.
Ia mengatakan, peninjauan ini berdasarkan SK Bupati Bangka Nomor: 188.45/461/V/2017 tentang pembentukan tim analisis dan evaluasi kegiatan fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah.
"TPID mempunyai tugas dan kewajiban yakni memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah, memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah," katanya.
Dari hasil pantauan di pasar Belinyu, kata dia, diketahui sejumlah kebutuhan pangan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar.
"Untuk telor dan beras mulai naik, telor sebelumnya dengan harga Rp1.200 per butir naik menjadi Rp1.300 per butir, sedangkan beras untuk semua jenis mengalami kenaikan rata-rata Rp2.000 per karung," katanya.
TPID membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, melakukan analisis terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah.
Tugas lainnya melakukan analisis permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa, melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap inflasi di daerahnya.
"Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa," ujarnya.
Ia mengatakan, menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standard biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum daerah, melakukan komunikasi.
"Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi serta memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengoptimalkan penyediaan," kataya.
Selanjutnya, pemanfaatan dan diseminasi data atau informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu melakukan kordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah TPID.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017