Tim pengendali inflasi daerah Babel gelar High Level Meeting

Pangkalpinang (ANTARA) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting, guna mencari langkah tepat terkait komoditi penyumbang inflasi bulanan menjelang Hari Raya Idul Adha. 

"Berdasarkan data BPS pada bulan Mei 2023, inflasi di Babel secara tahunan tercatat sebesar sebesar 2,41 persen. Sementara angka inflasi secara bulanan tercatat 0,47 %," kata Pj Gubernur Suganda di Pangkalpinang, Rabu. 

Ia mengatakan dari data tersebut, menjadikan Babel sebagai provinsi yang mampu menjaga inflasi terbaik se-Indonesia selama dua bulan berturut-turut. 

"Prestasi itu adalah berkat kerja keras semua stakeholder yang terlibat," katanya. 

Ia menyampaikan agar para pemangku kepentingan bisa menentukan langkah yang harus dilakukan menjelang Idul Adha terkait komoditi sebagai penyumbang inflasi bulanan. 

"Di antaranya daging ayam ras, bawang merah, dan ikan ekor kuning. Termasuk harga pakan ayam juga menjadi pengaruh terjadinya kenaikan harga yang menjadi salah satu penyumbang inflasi," katanya. 

Ia menjelaskan berbagai langkah sinergis, responsif, dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi, khususnya bahan pokok, seperti penyampaian informasi terkait kondisi perkembangan harga komoditas bahan pokok di daerah, dan strategi serta upaya yang telah dan akan dilakukan oleh masing-masing TPID. 

Kemudian upaya pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok, serta terus mengembangkan sentra produksi komoditas tertentu yang bergejolak. 

"Seperti bawang merah dan cabai agar dapat dikembangkan di wilayah Bangka Belitung sehingga mengurangi pasokan dari luar wilayah," katanya. 

Ia mengingatkan agar stakeholder terkait juga melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak atau konsekuensi atas kebijakan dalam menaikkan tarif jasa layanan publik. 

Ia mengharapkan seluruh pihak terus bersama-sama melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak. 

"Ke depan, pemerintah telah bersiap untuk menghadapi risiko peningkatan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha, memasuki masa liburan sekolah, dan menghadapi tahun ajaran baru 2023/2024. Serta perlu diwaspadai potensi dampak El Nino," katanya. 

Sementara itu rapat koordinasi ini menghasilkan 13 butir kesepakatan dalam rangka peningkatan sinergi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik antara gubernur dan bupati/walikota se-Provinsi Babel, di antaranya:

1. Melakukan pemantauan berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan stabilisasi melalui operasi pasar bekerja sama dengan bulog, distributor, pedagang besar, dan petani/peternak pada masing-masing daerah;
2. Mengembangkan sentra produksi komoditas tertentu yang bergejolak, seperti bawang merah dan cabai agar dapat dikembangkan di wilayah Bangka Belitung. Sehingga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah; 
3. Melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak atau konsekuensi atas kebijakan dalam menaikan tarif jasa layanan publik yang berada dalam kewenangannya sehingga tidak mendorong peningkatan inflasi lebih lanjut;
4. Secara bersama-sama agar terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik;
5. Mempercepat serapan belanja daerah;
6. Mendukung penyediaan layanan publik sesuai dengan sasaran kebutuhan masyarakat;
7. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengendalian inflasi sehingga akuntabel secara keuangan dan kinerja;
8. Berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Pemberian fasilitasi pemenuhan pelayanan pendidikan 12 tahun;
10. Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah daerah mengembangkan kluster komoditas pangan holtikultura di wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
11. Mempersingkat jalur distribusi barang pokok penting di wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
12. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi gubernur dengan bupati/walikota di kabupaten/kota secara bergantian;
13. Pemerintah provinsi memfasilitasi kerja sama antar daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.