Jakarta (Antara Babel) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mendapatkan gelar Guru Besar Honoris Causa bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur.
Penganugerahan gelar tersebut diberikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhamad Nasir dalam acara yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, di Malang Jawa Timur, Rabu.
"Presiden juga telah mencanangkan Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia. Tentu saja hal-hal terkait dengan pencapaian pencanangan tersebut baik peraturan maupun kebijakan lain saat ini sedang dilakukan pembenahan," kata Ma'ruf saat memberikan orasi ilmiah berjudul "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia.
Selain Presiden Joko Widodo, pengukuhan Guru Besar itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto.
"Bukan hanya sektor keuangan syariah saja yang dilakukan pembenahan tapi juga sektor bisnis dan wisata syariah," tambah Ma'ruf.
Menurut Ma'ruf, belum lama pemerintah bersama MUI juga telah mencanangkan era baru ekonomi di Indonesia di mana sebelumnya lebih banyak mengunakan pendekatan "top down".
"Maka di waktu mendatang akan diperbesar pendekatan dari bawah ke atas atau 'bottom up'. Ke depan, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat," jelas Ma'ruf.
Bila komitmen pemerintah dapat berjalan dengan mulus, menurut Ma'ruf, maka dapat dipastikan Indonesia dapat menjadi pasar ekonomi syariah yang betul-betul mempunyai prospek cerah.
"Karena selain Indonesia menjadi 'potentital market' karena jumlah penduduknya mayoritas muslim, namun juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya," tegas Ma'ruf.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Penganugerahan gelar tersebut diberikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhamad Nasir dalam acara yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, di Malang Jawa Timur, Rabu.
"Presiden juga telah mencanangkan Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia. Tentu saja hal-hal terkait dengan pencapaian pencanangan tersebut baik peraturan maupun kebijakan lain saat ini sedang dilakukan pembenahan," kata Ma'ruf saat memberikan orasi ilmiah berjudul "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia.
Selain Presiden Joko Widodo, pengukuhan Guru Besar itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto.
"Bukan hanya sektor keuangan syariah saja yang dilakukan pembenahan tapi juga sektor bisnis dan wisata syariah," tambah Ma'ruf.
Menurut Ma'ruf, belum lama pemerintah bersama MUI juga telah mencanangkan era baru ekonomi di Indonesia di mana sebelumnya lebih banyak mengunakan pendekatan "top down".
"Maka di waktu mendatang akan diperbesar pendekatan dari bawah ke atas atau 'bottom up'. Ke depan, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat," jelas Ma'ruf.
Bila komitmen pemerintah dapat berjalan dengan mulus, menurut Ma'ruf, maka dapat dipastikan Indonesia dapat menjadi pasar ekonomi syariah yang betul-betul mempunyai prospek cerah.
"Karena selain Indonesia menjadi 'potentital market' karena jumlah penduduknya mayoritas muslim, namun juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya," tegas Ma'ruf.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017